WartaPenaNews, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Hal itu untuk mencegah terjadinya politik uang dalam lobi-lobi perebutan kursi DKI-2. Bagaimana respon Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat ditanya adanya dugaan praktek rasuah tersebut?
Gembong mengaku tak mengetahui adannya lobi politik untuk memenangkan salah satu calon wakil gubernur (Cawagub) melalui cara menyuap anggota parlemen Kebon Sirih. Sebab, ia meyakini seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu akan menolaknya.
“Ya (saya) tidak tahu (kalau ada politik uang), yang pasti fraksi PDIP tidak dilobi. Jika ditanya terkait hal tersebut saya tidak tahu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).
Ia menyebut pihaknya mendukung langkah PKS yang mengimbau KPK mengawasi proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno.
“Saya kira itu langkah positif, agar semua bisa menentukan sikapnya tidak harus dilandasi dengan persoalan money politik, jadi begitu saja. Saya sepakat saja terkait hal tersebut,” ujarnya.
Partai Gerindra dan PKS telah menyepakati dua nama Cawagub DKI Jakarta yang baru. Kedua nama itu adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS. Kata Gembong, pihaknya belum menentukan pilhan siapa yang cocok mendampingi Gubernur Anies Baswedan dari kedua calon tersebut.
“Nanti fraksi akan mengambil sikap. Riza itu kan memang orang jakarta, menjabat berbagai organisasi saya kira ia paham terkait Jakarta. Untuk Nurmansjah Lubis dia kan dulu anggota DPRD, jadi dua-duanya memang kapabel untuk mendampingi pak Anies untuk memimpin Jakarta ke arah yang lebih baik,” kata dia. (mus)
