WartaPenaNews, Jakarta – Pada Jumat, 6 November 2020, Standard Chartered Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tentang Penyediaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi.  Kerja sama dalam bentuk skema penjaminan ini memperluas alternatif pendanaan khususnya di sektor korporasi padat karya dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Melalui skema penjaminan yang diberikan LPEI, kinerja sektor perbankan diharapkan akan terjaga. Di sisi lain, sektor ekonomi riil, dalam hal ini para pengusaha dan eksportir, terutama segmen korporasi yang memiliki karyawan dalam jumlah banyak, diharapkan akan dapat memulai aktivitas bisnis atau tetap beroperasi di tengah pandemi Covid-19 karena mendapat dukungan pendanaan dari perbankan.
Dengan keberadaan lebih dari 156 tahun di Indonesia, Standard Chartered berkomitmen penuh ke Indonesia dan bangga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perannya sebagai bank dan Lembaga perantara, dengan memanfaatkan jaringan Bank yang kuat di berbagai negara. Standard Chartered telah mendukung berbagai inisiatif pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara lain:
- Memfasilitasi roadshow bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke China dan Taiwan. Roadshow tersebut telah berhasil menarik minat korporasi asing untuk menjajaki pendirian bisnis mereka di Indonesia
- Partisipasi aktif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui berbagai inisiatif
- Pada Februari 2020, Standard Chartered adalah satu-satunya Bank yang berpartisipasi dalam pertemuan Tingkat Tinggi tentang Cetak Biru Investasi Hijau untuk Papua dan Papua Barat termasuk mengembangkan Struktur Pembiayaan Karbon. Acara ini menyoroti komitmen dari pemerintah dan pelaku bisnis untuk menghentikan deforestasi di dua provinsi tersebut, menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta pembentukan gugus tugas bersama untuk mendukung berbagai komoditas hijau dan investasi termasuk kakao, kopi, rumput laut, ekowisata, dan pembiayaan karbon.
- Partisipasi dalam semua penerbitan obligasi BUMN pada 2018, dan partisipasi berkelanjutan pada 2019 dan 2020
- Penyediaan pembiayaan akuisisi terkait dengan pembangunan infrastruktur BUMN
- Menjadi Penasihat Pemeringkat Tunggal bagi Pemerintah Republik Indonesia
- Mendukung pemerintah dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi dengan memanfaatkan jaringan kami, keahlian pasar dan hubungan dekat dengan klien kami menghasilkan komitmen lebih dari 5 miliar Dolar AS investasi asing ke Indonesia dalam bentuk pembangunan pabrik manufaktur
- Mendukung Pemerintah Indonesia dengan berpartisipasi aktif dalam Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019, forum bergengsi yang dihadiri lebih dari 700 peserta dari berbagai negara. Acara tersebut bertujuan untuk menjajaki kerjasama lebih lanjut antara kedua pihak dengan fokus pada pembangunan infrastruktur di Afrika
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan penugasan kepada LPEI/Indonesia Eximbank dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk memberikan penjaminan atas kredit modal kerja yang disalurkan kepada pelaku usaha berskala Korporasi Padat Karya. Sinergi kedua Special Mission Vehicle (SMV) sektor penjaminan ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pelaku usaha yang menjadi sasaran program ini adalah korporasi yang terdampak Covid-19 yang berorientasi ekspor sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 98 Tahun 2020 yaitu menghasilkan/menghemat devisa dan meningkatkan kapasitas produksi nasional atau perusahaan padat karya sesuai PMK 16/2020 (minimal 300 karyawan) yang termasuk dalam kategori Non BUMN dan Non UMKM. Salah satu kriteria korporasi penerima program ini adalah nasabah eksisting Bank Pemberi Kredit yang memerlukan tambahan Modal Kerja dengan nilai sebesar Rp 10 miliar – Rp 1 triliun.(cim)
