WartaPenaNews, Jakarta – Sejak awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo memimpin, pembangunan daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) selalu menjadi perhatian. Salah satu prioritas dalam pembangunan daerah 3T yang menjadi perhatian Pemerintah adalah memberikan layanan telekomunikasi. Penyediaan layanan telekomunikasi daerah 3T tersebut dapat terwujud dengan dana USO yang dikumpulkan dari operator telekomunikasi sebesar 1,25%.
Pengelolaan dana USO oleh BAKTI selama ini dinilai Riant Nugroho, Pengamat sekaligus Director of Institute Policy Reform sudah cukup baik, namun belum memenuhi prinsip pelaksanaan kewajiban pelayanan universal yang akuntabel dan kemanfaatan. Jika ingin kinerja BAKTI akuntabel, BAKTI sebagai BLU harus kembali ke kitah awalnya yaitu sebagai Regulator, bukan Operator. Harapan besar tersebut disematkan kepada Menkominfo Johnny G. Plate, yang sudah kaya pengalaman di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan.
“Agar rencana Pemerintah membangun daerah 3T dapat segera terwujud, BAKTI harus fokus menjadi Regulator, menyusun perencanaan yang matang dan tepat sasaran, sehingga dapat mengelola dana USO yang disetorkan oleh Operator telekomunikasi sebesar 1,25% dengan baik. Karena dana USO tersebut adalah uang titipan Operator kepada Pemerintah yang diamanatkan kepada BAKTI,â€terang Riant.
BAKTI sejak tahun 2015 sudah membangun Palapa Ring di 57 Kabupaten/ Kota. Palapa Ring ini terdiri dari Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur. Meski sudah komersial, namun jaringan fiber optik Palapa Ring yang dibangun tersebut oleh BAKTI tersebut masih sepi peminat. Konon kabarnya utilisasinya tidak sampai 20%.
Selain itu BAKTI juga akan menyiapkan satelit SATRIA, yang memiliki harga super fantastis (Rp 21,4Â triliun) dan tidak efisien. Harga tersebut belum termasuk ground segment. Sebelum satelit meluncur di tahun 2021, BAKTI juga menyewa satelit dari PT Aplikasinusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Telekomunikasi Indonesia senilai Rp 7,5 triliun.
Program yang dicanangkan oleh Pemerintah tersebut menurut Riant bukan program asal-asalan, oleh sebab itu mantan Komisioner BRTI ini meminta agar BAKTI dapat memikirkan cara yang lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan memberikan ruang lebih kepada Operator telekomunikasi membangun sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah 3T. Pembangunan tersebut dapat di perhitungkan sebagai sumbangan Operator telekomunikasi dalam memberikan USO.
“Nantinya daerah yang dibangun bisa dipertimbangkan sebagai komponen perhitungan USO operator telekomunikasi. Misalnya jika XL mau membangun di daerah USO, maka pembangunan yang dilakukan mereka bisa dijadikan komponen perhitungan dana USO yang diberikan operator kepada Pemerintah. Jadi dana USO yang 1,25% tersebut bisa langsung dikompensasikan dalam bentuk layanan telekomunikasi yang benar-benar langsung dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah 3T,â€terang Riant.
Dengan BAKTI yang kembali ke kitahnya seperti pada saat mereka pertama kali dibuat (dulu: BTIP), Riant percaya operator akan semakin tertarik membangun di daerah 3T, sehingga percepatan tersedianya layanan telekomunikasi di daerah 3T ini dapat terwujud. Dengan demikian kinerja BAKTI di bawah supervisi Menkominfo Johnny G. Plate diyakini dapat lebih baik dari kepemimpinan Menkominfo sebelumnya. (*)
