wartapenanews.com -Â Ketua Umum (Ketum) DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan belum membangun koalisi. Adapun komunikasi yang dibangun dengan petinggi PKS dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih sebatas lobi-lobi kendati gabungan ketiga parpol dapat memastikan terpenuhi ambang batas pencalonan presiden.
Paloh memberi penegasannya ketika mengadakan kunjungan ke Banda Aceh, Aceh, Senin (27/6/2022). “Koalisinya belum resmi, tapi kalau lobi itu pasti. Itu pertemuan, tukar pikiran, seperti yang telah diberitakan,†kata Paloh dalam konferensi pers usai peresmian Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Aceh, di Banda Aceh.
Paloh tidak menampik komunikasi yang terbangun ketika menyambut elite PKS dan Demokrat cukup konstruktif. Namun masih terdapat perbedaan persepsi dan pendapat yang perlu proses lagi untuk menyatukannya.
NasDem menjadi satu-satunya parpol di parlemen yang telah memiliki kandidat capres. Kandidat yang muncul berdasarkan aspirasi hasil rakernas yakni, Gubernur DKI Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
“NasDem sekarang sudah menjadi perbincangan yang luar biasa, ada yang berempati, ada yang mengatakan jalan terus, dan jangan jalan,†ungkapnya.
Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari dinamika dialektika NasDem. Bahkan menandakan partai yang didirikan bos Media Group itu memiliki pengaruh.
“Kalau partai ini sudah memiliki sebuah peran, dan eksistensi keberadaannya, tidak mungkin dia menjadi pusat perhatian,†kata dia.
Sewaktu memberi sambutan dalam peresemian Kantor DPW Aceh, Paloh, yang juga asli Aceh mengungkapkan NasDem mementingkan persatuan bangsa. Apabila penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 nantinya mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia, NasDem memilih untuk menolak gelaran pemilu.
Dia meminta seluruh pihak memetik pelajaran dari dua kali perhelatan pemilu yang digelar pada 2019 dan 2014 yang mengakibatkan polarisasi tajam di tengah masyarakat. Artinya pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya secara kualitas harus elbih baik tetapi semua pihak yang terlibat menghormati perhelatan pesta demokrasi tersebut, menjaga keutuhan, serta merawat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
“Lebih baik tidak ada pemilu jika itu memberikan konsekuensi pada perpecahan bangsa ini,†tandasnya. (mus)
