WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Cahyo R Muzhar meminta perusahaan raksasa Airbus memenuhi kompensasi melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) kepada negara-negara korban penyuapan. “Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif […]