IPOL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada calon anggota legislatif (caleg) untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jika tidak maka caleg tersebut tidak bisa dilantik. “Jadi setelah selesai pencoblosan, kan sudah kelihatan suaranya banyak, kan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di sana disebut bahwa Anda harus mengisi LHKPN atau tidak bisa dilantik,” […]
Sekda Jatim Mangkir, KPK Tetap Klarifikasi LHKPN Dua Pejabat Daerah Lainnya
IPOL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengklafikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tiga pejabat daerah yang dinilai mencurigakan. Mereka dijadwalkan diperiksa hari ini Rabu, 17 Mei 2023. Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono dipastikan mangkir. “Adhy Karyono meminta penundaan klarifikasi hari ini, dia meminta penjadwalan ulang,” ujar Juru […]
KPK Konfirmasi Panggil Dua Pejabat Daerah Terkait LHKPN
IPOL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang pejabat daerah untuk dimintai klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) miliknya. Kedua pejabat daerah yang dipanggil itu adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara, Depri Pontoh dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana. Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati menyebut, pemanggilan terhadap Depri […]
KPK; 21.939 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan
WartaPenaNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 21.939 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga batas akhir penyampaian pada 31 Maret 2021. “Hingga batas akhir penyampaian LHKPN periodik pada tahun pelaporan 2020, yaitu 31 Maret 2021, masih terdapat 21.939 wajib lapor atau penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. Dari […]