29 Januari 2023 - 05:30 5:30
728x90

Tanpa Klarifikasi, Ketua PHRI Bangga Fitnah Kemendagri Dihadapan Presiden

WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengungkapkan pernyataannya bahwa selama ini Kementerian Dalam Negeri tidak pernah mengeluarkan kebijakan larangan rapat di hotel. Itu adalah berita hoax (bohong) dan mendiskreditkan lembaga kemendagri.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel,” tegas Bahtiar, Selasa (12/2).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahkan seringkali rapat-rapat Kemendagri dikarenakan melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar di Kemendagri maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah. “ Termasuk kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan hari Selasa 12 Februari 2019 Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Jadi, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri. Pihak yang menyampaikan informasi tersebut telah menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada lembaga Kemendagri. Dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan konfirmasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Secara kelembagaan Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi. Mendagri hanya memberikan arahan kepada staf internal kemendagri agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan Perda APBD sebagai respon atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi rancangan perda APBD agar tetap dilaksanakan di kantor Kemendagri,” terang Mendagri.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa harus memperhatikan soal evaluasi rancangan perda APBD adalah hal sensitif maka dilakukan terbuka dikantor dan hal tersebut dalam pengawasan KPK RI. Jadi arahan kepada aparat internal kemendagri untuk menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

“Jadi, sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel. Kami sangat keberatan dengan penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dan itu adalah fitnah, berita bohong (Hoax),” ungkap Bahtiar.

“Demikian kami luruskan, mohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat agar masyarakat mendapat informasi utuh dan lengkap.”

“Setiap kebijakan yang hendak di keluarkan Kemendagri yang berkaitan dengan kepentingan publik selalu di komunikasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dan kami taat azas-azas penyusunan regulasi yang baik,” tambahnya.

SOP Proses penyusunan regulasi selalu ada forum antar kementerian lembaga untuk sinkronisasi harmonisasi kebijakan sebelum diterbitkan. Dan untuk diketahui Mendagri Tjahjo Kumolo sangat memahami dan taat azas bahwa setiap hal hendak menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga atau terkait kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah selalu dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI. (*/sol)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

satu 1
Pelaku Pembunuhan Ojol di Tangerang Ternyata Bukan Ojol
garis polisi
Dibakar Hidup-hidup, Wanita Paruh Baya di Sorong Meregang Nyawa
film
Deretan Film Semi China Terbaik
Kendra Lust
Demi Mejeng di UFC, Bintang Porno ini Rela Bayar Mahal
One Night Stand (2016)
7 Film Semi India Paling Sensual dan Adegan Panas
ahy
Usung Anies Capres, AHY Ajak NasDem-PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
bharada e
Tuntutan Terhadap Richard Eliezer Dinilai Janggal
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
satu 1
Ketua Komite Yudisial Asprov PSSI Sulut Dorong Devanda Aditya Putra Jadi Sekjen PSSI

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
28 Januari 2023 - 21:36
Cara Cerdas Memperkenalkan Energi Masa Depan ke Anak

wartapenanews.com -  " Saat dunia krisis energi tak terbaharukan, sejumlah kebijakan dan upaya dilakukan pemerintah dan staken holder dengan menghadirkan alternatif energi alam yang ramah lingkungan. Energi alam terbaharukan ini

01
|
28 Januari 2023 - 21:31
Rayakan Hari jadi ke 110 Tahun Sharp Gaungkan Kampaye Pelestarian Lingkungan ke Siswa Sekolah

wartapenanews.com - Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama tahun 2022 volume sampah di Indonesia mencapai 17.729.071 sampah per tahunnya. Sebesar 18,3%-nya adalah sampah plastik. Saat

02
|
28 Januari 2023 - 12:40
Biaya Haji Naik Jangan Panik, Arrum Haji Pegadaian Jadi Solusi Wujudkan Niat Baik

wartapenanews.com -  Usulan kenaikan biaya haji tengah menjadi perbincangan publik. Tak hanya memakan waktu tunggu keberangkatan yang semakin lama, melainkan biaya haji yang nyaris naik dua kali lipat dibandingkan tahun

03