WartaPenaNews, Jakarta – Mahalnya harga tiket maskapai penerbangan nasional tidak hanya dirasakan masyarakat biasa saja, tetapi juga mulai dirasakan kalangan pejabat dari daerah.
Seperti yang dikeluhkan Gubernur Riau, Syamsuar. Dia memprotes tingginya harga tiket kepada pemerintah pusat untuk pesawat dengan rute Pekanbaru-Jakarta.
Menanggapi keluhan pejabat daerah itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya memberikan keterangan yang mengejutkan bahwa persoalan tiket bukan sepenuhnya tanggung jawab pihaknya.
“Tiket itu bukan urusan saya. (Harga tiket) urusan dari airline-nya (maskapai),†kata Budi di Jakarta, Senin (17/6).
Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II (Persero) itu menuturkan, bahwa Kemenhub fungsinya selama ini hanya mengatur tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). “Saya urusannya atas dan bawah,†jawab singkat Budi.
Pengamat penerbangan, Alvin Lie menilai jawaban yang dilontarkan seorang menteri perhubungan sangat aneh. Sebab pesoalan TBA dan TBA adalah diatur dalam peraturan menteri perhubungan (Permenhub).
“Bukankah TBB dan TBA diatur Permenhub? Menhub kocak benar,†kata Alvin Lie.
Mantan anggota DPR Komisi VII yang juga anggota Ombudsman ini menjelaskan, bahwa maskapai pernerbangan di dalam negeri harus mematuhi regulasi yang diterbitkan Kemenhub. Artinya persoalan harga adalah wewenang Kemenhub.
“Kepatuhan airlines terhadap TBB dan TBA juga diawasi Kemenhub,†jelas Alvin Lie.
Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda mengatakan, komentar Menhub Budi blunder dalam menjawab persoalan maskapai.
“Semakin lama ditunda penyelesaiannya kayaknya akan semakin banyak blunder-blunder menhub (Budi Karya). Setelah kemarin ningkatin TBB, sekarang berkomentar seperti di atas. Sejatinya harga memang ditentukan oleh maskapai namun ada peran dari Kemenhub sebagai regulator,†ujar Huda.
Menurut Huda, mahalnya tarif pesawat lantaran diduga adanya kartel yang dilakukan maskapai.
“Pemerintah sebagai regulator harusnya menjaga agar persaingan menjadi sehat sehingga harga bisa terjangkau masyarakat. Jadi ada peran krusial pemerintah di situ. Jadi tidak benar itu Menhub (Budi Karya). Sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk diganti,†ucap Huda.
Seperti diketahui, keluhan Gubernur Riau, Syamsuar soal mahalnya harga tiket pesawat disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau, Muhammad Firdaus.
Dituturkan, sepekan sebelum Lebaran, Syamsuar bersama sejumlah kepada dinas melakukan kunjungan kerja di Jakarta. Mereka terkejut, ketika kembali ke Riau, harga tiket pesawat sangat mahal.
Adapun harga tiket yang ditawarkan dari Jakarta ke Pekanbaru mencapai Rp6 juta per orang. (din)
