WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) menemukan terjadinya penggelembungan rasio Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah daerah di Pilpres 2019 lalu.
Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, banyaknya jumlah DPT di sejumlah kabupaten/kota berdampak terhadap jumlag perolehan satu paslon capres/cawapres.
“Setelah kami cek, jumlah DPT yang tinggi berdampak terhadap perolehan suara capres nomor urut 01. Sebaliknya, daerah dengan rasio DPT lebih rendah berdampak terhadap paslon nomor urut 02,” ujar Wibisono dalam jumpa pers di kantornya, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (17/5/2019).
Dia memperkirakan rasio DPT yang angkanya hampir mendekati 100% tidaklah logis. Hal ini membuka peluang terjadinya mobilisasi pemilih. Bahkan, berpotensi terjadinya kecurangan yang menguntungkan salah satu paslon.
“Logikanya karena DPT hanya merekam penduduk dengan kategori usia 17 tahun keatas, harusnya nggak sampai hingga 90%. Angka yang ideal berkisar 70%,” sambung Wibisono.
Namun sayangnya ketika ditanya kabupaten atau kota mana penggelembungan DPT itu terjadi, Wibisono tak mau menerangkannya.
Sebelumnya, persoalan terkait sengkarut DPT invalid kerap ramai jelang masa pencoblosan 17 April 2019. Bahkan disebutkan, ada tiga provinsi yang memiliki angka terbanyak konsentrasi DPT invalid.
Tim Informasi dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Agus Maksum, mengatakan, dari 17,5 juta hasil temuan yang ada, DPT invalid paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
DPT invalid itu terkait dengan tak wajarnya jumlah penduduk yang lahir di tiga tanggal yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli. Bahkan BPM menemukan dalam 1 tempat pemungutan suara (TPS) di Jatim ada 228 orang yang lahir di tanggal 1 Januari. (rob)
