WartaPenaNews, Jakarta – Kabar Tesla membatalkan investasi di Indonesia mengejutkan berbagai pihak, khususnya warga yang mendukung investasi ini. Sebab pemerintah selalu membangun narasi bahwa solusi untuk menyejahterakan warganya adalah dengan mengundang investror.
Sialnya investasi tidak mampu menyejahterakan rakyat, apalagi rakyat kecil. Mereka dari golongan ini biasanya hanya jadi pekerja bagian bawah. Jika kita buat hirarkinya maka investor berada di posisi puncak, pemerintah ada di bawahnya, penegak hukum di bawah pemerintah. Nah, warga berpendidikan rendah + miskin berada paling bawah.
Investasi butuh lahan yang luas, untuk mendapatkan lahan itu maka pemerintah pusat dan daerah mencarikan lahannya. Pada posisi seperti ini tak heran, kaum aktivis menyebut pemerintah Indonesia ini sebagai calo bagi rakyatnya sendiri.
Awalnya Tesla ingin berinvestasi di Indonesia terdengar akhir tahun lalu. Kala itu Jokowi langsung sempat komunikasi via telfon dengan Ellon Musk, pemilik perusahaan Tesla. Tapi entah gerangan apa, Tesla malah berinvestasi di India.
Sedangkan di Indonesia sendiri Tesla akan berinvestasi Sistem Pencadangan Energi atau Energi Storage System (ESS). Dan tentu saja itu bukan kabar baik bagi negara penganut investasisme seperti Indonesia ini. Perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat itu akan beroperasi tahun ini di India, mulai dari tahap pembuatan pabrik, perakitan, dan pemasaran.
Konon, kendaraan yang diciptakan itu akan menguasai pasar kendaraan di dunia. Sebagaimana diketahui saat ini Ellon Musk adalah orang terkaya di bumi, punya modal yang besar, dan tentu saja dengan kecerdasan membaca peluang investasi masa depan.
Teruji ketika masa pandemi Covid-19 pengusaha lain pada kocar-kacir mempertahankan perekonomiannya, bahkan banyak yang bangkrut, sementara Ellon Musk semakin jaya. Awal 2020 pandemi Covid-19, kekayaan Ellon Musk hanya Rp 28,1 triliun, sekarang Rp 2.813 triliun versi Bloomberg. Sementara itu kemiskinan di Indonesia terus bertambah, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia karena pandemi Covid-19 pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dibandingkan pada September 2019, penduduk miskin Indonesia berjumlah 24,97 juta orang.
Kembali ke persoalan Tesla, mengutip Okezone.com, pengamat ekonomi Bima Yudistira dari Indef (Institusi for Development of Economics and Finance) menilai ekosistem industri mobil listrik di India lebih siap dibanding Indonesia.
Dari aspek inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) India jauh lebih unggul. Ketertinggalan Indonesia di sektor sumber daya mobil listrik juga dibarengi dengan sistem Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (ouput) yang dianggap terlalu boros investasi. Kendala lain adalah kawasan industri mobil listrik. Indonesia baru mencatatkan pembangunan awal, sementara India sudah menyiapkan jauh-jauh hari.
Di samping itu pemerintah Indonesia dianggap tidak terlalu menyakinkan manajemen Tesla bahwa potensi ekosistem mobil listrik juga besar. Tambang Nikel dan Mobil Listrik Nikel adalah bahan utama pembuatan baterai kendaraan listrik.
Selain itu nikel juga bisa untuk menyimpan cadangan energi yang paling baik dan bisa dikombinasikan dengan listrik tenaga matahari. Mungkin itu juga alasan Tesla hanya berinvestasi melalui Sistem Pencadangan Energi atau Energi Storage System (ESS), tanpa harus membangun pabrik mobilnya di Indonesia.
Mengutip dari Bisnis.com, pada perayaan Harlah PDI-P, Jokowi mengatakan Indonesia menguasai 30 persen pengolahan nikel secara global. Dia juga menyakinkan cadangan nikel di dunia ada di Indonesia sebanyak 25 persen (sekitar 21 juta ton).
Lebih lanjut Jokowi mengatakan Indonesia harus memasuki fase baru penggunaan baterai litium, sebagai komponen utama kendaraan listrik untuk masa depan. China juga turut meramaikan produksi masal mobil listrik.
Hal itu ditandai dengan pelucuran mobil sedan dari perusahaan Nio yang dibanderol mulai Rp 830 juta sampai Rp 938 jutaan. Perusahaan mobil China lain yaitu Wuling yang bekerjasama dengan General Motor turut meramaikan mobil listrik.
Soal harga ini memang yang termurah, mobil listrik Hongguang Mini EV tersebut dibanderol seharga 75 juta. sementara mobil listrik garapan Tesla dibanderol mulai Rp 1,5 milyar sampai Rp 4,4 milyar. Tentu saja masyarakat miskin Indonesia tak akan mampu membeli mobil semahal itu, meskipun ditawarkan seharga Rp 75 juta.
Cerdiknya China, meskipun negara tersebut merupakan produksi nikel, mereka masih saja mengimpornya dari Indonesia. Mungkin juga China sengaja menyimpan kekayaan alamnya sebagai cadangan jika negara lain kehabisan. Indonesia sebagai negara terbesar produksi nikel berada di Sulawesi.
Greenpeace mengatakan dampak pertambangan nikel sarat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hak buruh, dan kerusakan lingkungan serius. Senada dengan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dampak lingkungan memicu konflik kekerasan dan kriminalisasi. CNN Indonesia menuliskan, Melky Nahar Kepala Kampanye Jatam, konflik mencuat di lapangan ketika warga berupaya menolak keberadaan tambang di wilayahnya.
Misalnya, sebanyak 27 warga Kabupaten Konawe di Wawonii, Sulteng, yang dikriminalisasi atas tudingan menghalangi aktivitas tambang, melakukan pengancaman, hingga penganiayaan. Padahal warga hanya mempertahankan hak atas tanahnya yang akan diambil oleh perusahaan tambang. Di wilayah lain kasus serupa terjadi di Morowali Utara, Sulteng, dan Pulau Ubi di Maluku Utara.
Melky mengatakan konflik-konflik tersebut melibatkan aktor negara dan non negara. Dia menyebut kasus seperti ini terjadi karena pemerintah menerbitkan izin tambah secara sepihak. Sehingga tidak ada partisipasi dari warga, baik secara pemilik lahan, maupun warga lain yang berpotensi dampak tidak langsung dari aktivitas tambang nikel.
Konflik juga terjadi antara relasi kuasa antara buruh dan perusahaan China, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konowasi, Sultra. Fasilitas pabrik nikel itu dibakar buruh karena menuntut penambahan upah yang lebih setahun bekerja, selain itu menuntut menjadi pegawai tetap bagi buruh yang bekerja lebih dari tiga tahun.
Selanjutnya warga Sawai, Maluku Utara menjadi korban perampasan lahan oleh PT Weda Bay Nickel (WBN), sebagaimana dikutip sari Mongabay. Waktu itu perusahaan hanya mematok harga Rp 8 ribu per meter. Salah satu warga, Hermenus Takuling alias Nemo melawan perusahaan bersama warga lainnya.
Dia mengkonsolidasi 66 keluarga dari 300 keluarga di desa tersebut. Akibat perusahaan nikel itu garapan lahan warga menyusut, bahkan sama sekali tak punya lahan garapan. Pisang, sagu, atau hasil kebun lain terpaksa dipasok dari luar desa dan harus beli.
Padahal lahan itu merupakan ruang hidup mereka turun temurun. Nemo juga memprediksi, lima sampai 10 tahun mendatang, bukan mustahil ledakan kemiskinan warga di sekitar tambang, terutama warga yang menjual lahan.
Pada 2013 Nemo masuk penjara selama setahun atas vonis Pengadilan Negeri Soasio Tidore. Dia dianggap mengancam karyawan WBN yang kala itu melakukan pembesan lahan. Dampak buruk dari pertambangan Nikel juga terjadi di Desa Buli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, sebagaimana yang ditulis dalam laporan Tempo.
PT Aneka Tambang Tbk menghilangkan mata pencarian warga di sana yang berprofesi sebagai nelayan. Bukit mereka mulai gundul sejak tahun 2001 saat PT Yudistira Bumi Bhakti mulai mengeksploitasi alam, yang sahamnya dimiliki oleh Agus Suparmanto dan Pramono Anung. Lumpur sisa pengambangan nikel di perbukitan meluncur begitu saja ketika musim hujan ke laut. Robby, salah satu warga di sana bersaksi sejak tahun 1995 air laut tidak pernah sehitam seperti sekarang.
Akibatnya warga kesulitan menangkap ikan. Air laut juga dangkal akibat lumpur itu, sehingga jika warga ingin berlayar harus memutar terlebih dahulu sebelum ke laut lepas dan tentu saja menghabiskan banyak solar.
Kesimpulan Mobil listrik bukan kebutuhan warga. Apalagi masyarakat miskin di sekitar tambang. Mereka hanya membutuhkan lingkungan dan lahan yang tetap bisa mereka kelola sendiri. Sebagaimana para leluhur mereka terdahulu, hidup dari alam.
Pemerintah tidak perlu berlagak bermurah hari memberikan lapangan pekerjaan, karena itu bukan anugerah bagi warga tapi malapetaka. Sebagaimana beberapa kasus yang sudah disampaikan di atas. Pemerintah cukup memberikan perlindungan hukum atas hak warga, dan jangan memberikan karpet merah terhadap investor dan perusahaan nakal Indonesia.
Investasi seperti itu bukan solusi, karena hanya menabung bencana di kemudian hari. Sebaiknya pemerintah fokus pada sumber daya manusia, sebagaimana zaman Soekarno dulu yang menyekolahkan putra bangsa ke belahan dunia. Soekarno paham pendidikan lebih utama daripada hal lainnya, karena merekalah yang akan membangun bangsa dengan kaki dan tangannya sendiri. (mus)
