WartaPenaNews, Cimanggis, – Kemacetan lalu lintasnya telah lekat dengan ibu kota Jakarta, bahkan tingkat kemacetan diwilayah ini terparah di Indonesia, dan semakin parah setiap tahunnya. Volume kendaraan yang terlalu banyak menjadi salah satu momok utama kemacetan lalu luntas di ibu kota Indonesia ini.
Tingginya volume kendaraan pribadi di Jakarta yang tidak diimbangi dengan ruas jalanan yang
memadai membuat penduduk Jakarta membuang waktunya yang berharga untuk bergelut
dengan kemacetan. Sebenarnya, jika pemilik kendaraan pribadi tersebut bersedia menekan
sifat egonya untuk tidak berkendara seorang diri, masalah kemacetan akan dapat dikurangi.
Jakarta juga menjadi wilayah yang banyak didatangi oleh masyarakat dari Bogor, Tangerang,
Depok hingga Bekasi. Dan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan diantaranya dengan menetapkan kawasan berorientasi transit (TOD), dimana dalam kawasan TOD harus memenuhi 5 aspek transportasi yaitu konektivitas/keterhubungan, alih moda, angkutan umum, berjalan kaki, dan bersepeda.
Istilah Transit Oriented Development (TOD) makin massif terdengar. Bahkan beberapa tahun
terakhir, pengembangan proyek berbasis TOD mengemuka, menyusul pembangunan beberapa
proyek infrastruktur transportasi seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan juga Light Rail Transit
(LRT).
“Kehadiran transportasi massal dinilai sebagai fasilitas yang wajib disediakan untuk kemudahan
pergerakan orang-orang yang tinggal di kawasan hunian berbasis TOD. Hunian TOD dianggap dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dan pembangunan hunian berbasis TOD merupakan solusi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Bambang Prihartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT).
Ditambahkannya, BPTJ mencatat total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada tahun 2018 mencapai 88 juta pergerakan per hari. Dalam mengelola transportasi wilayah aglomerasi, Presiden Joko Widodo telah membentuk BPTJ sebagai instansi yang memiliki tugas dan
fungsi mengelola dan mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.
“Dalam melaksanakan tugasnya, BPTJ mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal. Hal tersebut untuk mengurangi kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi, yang menyebabkan kemacetan,†lanjut Bambang Prihartono.
Adapun indikator kinerja utama BPTJ adalah mengupayakan pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60 persen dari total pergerakan orang. Karena itu, kota-kota di Jabodetabek dapat berperan melalui dukungan untuk mengakomodir pergerakan masyarakat.
“Pergerakan masyarakat dapat diminimalisir dengan pengembangan kawasan yang berorientasi transit pada masing-masing wilayah,†jelasnya.
Dan salah satunya adanya jalur transportasi massal berupa LRT dari Jakarta – Bogor dan
sebaliknya. LRT Jabodetabek direncanakan akan beroperasi pada tahun 2021, dengan tahap satu direncanakan akan melintasi total 17 stasiun. Seluruh stasiun itu kini dalam tahap pembangunan dan diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2021.
Ditempat yang sama Direktur Agung Podomoro Land, Paul Christian menjelaskan, pengembangan kota baru Podomoro Golf View (PGV) merupakan salah satu cara pihaknya dalam mendukung pemerintah mengatasi kemacetan. Terlebih lagi kawasan PGV sendiri telah diresmikan oleh pemerintah sebagai Kawasan TOD pada 21 April 2018 lalu.
“Diharapkan hadirnya TOD Gunung Putri di PGV ini dapat membantu masyarakat sekitar dalam mobilisasi dengan moda yang aman, murah dan mudah dengan mobilisasi tinggi†pungkas Paul dalam keterangan persnya.
Di kawasan hunian terpadu PGV dibangun stasiun LRT, park and ride serta feeder untuk kendaraan umum. Kehadiran seluruh fasilitas yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penghuni maupun masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Adanya perubahan kebiasaan dari mobil pribadi ke transportasi publik pasti akan terjadi di semua kota besar di dunia, dan Indonesia khususnya Jabodetabek sedang menuju ke arah sana secara bertahap namun pasti. Jadi kita sudah mempersiapkan saat ini, nantinya kawasan
dengan TOD itu akan jadi pilihan favorit ke depannya,” terang Paul.
Upaya lainnya adalah dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di PGV, mulai dari
pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan meminimalisir perjalanan
ke luar kawasan. “Jadi kita ajak trend ke depan seperti apa dengan menghadirkan PGV. Dan
Kawasan PGV diperkirakan akan dihuni sekitar 60 ribu jiwa,” imbuhnya.
