WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Tim Khusus Pemenangan Pemantapan Pilpres Jokowi – Ma’ruf Amin (TPP DOA), Ikhsan Abdullah mengajak seluruh rakyat Indonesia kembali bersatu untuk menatap hidup yang lebih baik pasca Pemilu serentak 2019.
Dia berharap, ke depan masyakarat Indonesia tak perlu lagi terkotak – kotak antara pendukung Capres – Cawapres 01 dan 02.
“Setelah Pilpres ini kita bersilaturahim lagi. Jadi tidak ada lagi di antara kita tersekat-sekat, terkotak-kotak,” ujar Ikhsan Abdullah saat menggelar “Tasyakur atas Pemilu Damai” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat (28/4/2019).
Dalam tasyakuran ini hadir sejumlah tokoh di antaranya Lukmanul Hakim dari Arus Baru Indonesia (ARBI), Manarul Hidayat (Ulama), Achmad Zakky dari TRB, Pendeta Jhony Z Souhoka, Rohaniawan, Azmy Anwar dan Sugiri Syarif dari Tokoh Masyarakat. Acara tasyakuran juga diisi dengan potong tumpeng dan doa bersama untuk keselamatan dan kedamaian Indonesia.
Menurut Ikhsan, untuk menjaga kedamaian maka para elit juga harus menjalin silaturahmi antara petahana dan oposisi. Karena saat ini rakyat di tingkat bawah sudah adem ayem dan menyatu. Sementara para elit di atas masih tidak mau menerima ketika ada pihak lain yang ingin menjalin silaturahmi. Padahal dengan para elit menjalin silaturahmi maka keadaan politik saat ini akan bisa lebih adem lagi.
“Rakyat dibawah sudah bersatu. Elit di atas masih panas saja,” jelasnya.
Ikhsan mengatakan, untuk menjaga kedamaian dan kerukunan maka masyarakat Indonesia untuk tidak perlu mengikuti pihak – pihak yang sudah menyampaikan syukuran dan kemenangan Pilpres 2019 yang dilakukan secara sendiri – sendiri. Karena semua pihak harus menunggu pengumuman yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.
Terkait banyaknya masalah Pemilu 2019, seperti DPT siluman, kertas suara sudah tercoblos dan pengelembungan suara, Ikhsan menuturkan, adanya laporan dugaan kecurangan pemilu sesuatu yang bagus dan bagian dari partisipasi anak bangsa dalam mengawal pemilu. Namun adanya dugaan kecurangan pemilu harus disertai dengan data yang valid. Apalagi ada lembaga yang menangani kecurangan seperti Panwas, Bawaslu dan terakhir Mahkamah Konstitusi (MK)
“Jadi harus dipastikan datanya valid. Jika persoalan ada lembaga Panwas, Bawaslu dan terakhir nanti ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebagai orang yang bernegara ada tatanannya. Jangan melanggar itu semua,” tegasnya. (rob)
