28 March 2024 - 21:02 21:02

Tujuh Fraksi DPRD DKI Lindungi Anies dalam Interpelasi yang Diajukan PDIP dan PSI

anies baswedan

WartaPenaNews, Jakarta – Sekitar tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan rencana hak interpelasi yang digulirkan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E.

Tujuh fraksi yang memiliki pandangan seperti itu adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi menyebut, pihaknya tidak mengikuti hak interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan PSI, karena anggota dewan di Kebon Sirih itu lebih baik berfokus terhadap permasalahan pandemi COVID-19.

“Kan kalau pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait, seperti pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI,” kata Desi.

Belum ada hal yang mendesak terkait hak interpelasi tersebut juga diungkapkan oleh anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz lantaran masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi yang juga memiliki konsekuensi termasuk hukum.

“Sebab interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, masih ada cara lainnya,” tutur dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan mengikuti langkah itu, karena hak interpelasi akan berpotensi mengganggu agenda-agenda kerja lain dari DPRD.

“Kemarin pada Kamis (26/8) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tetapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini,” ucap Rani.

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi juga masih jauh untuk dilalui, antara lain setelah masuk ke meja pimpinan, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco menegaskan pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E hanya menghabiskan banyak waktu.

“Kami nolak. Buang-buang waktu dan juga politis. Rakyat perlu perbaikan ekonomi, perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi,” tutur Baco.

Adapun Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas juga memandang usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan oleh PDI Perjuangan dan PSI tak rasional, sebab menurutnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) disebut berpotensi terdapat kerugian karena Formula E.

“Jika begitu, artinya, balap mobil Formula E ini harus berjalan agar tak ada kerugian daerah. Jadi apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi interpelesi ini tidak akan kami ikuti,” tutur Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI itu.

Malahan, menurutnya ada hal positif gelaran Formula E ini, yakni menggerakkan roda perekonomian Jakarta setelah dihantam pandemi COVID-19. Sebab, akan banyak turis mancanegara maupun lokal yang akan datang ke Jakarta.

“Efeknya, pendapatan asli daerah (PAD) bisa naik. Karena diperkirakan ada ribuan wistawan datang ke Jakarta. Kan, sudah zona hijau. Mudah-mudahan kasus COVID-19 terus menurun. Makanya, apa yang diinterpelasi, bingung saya,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter mengaku tidak setuju terhadap pengajuan interpelasi Formula E Anies karena menurutnya langkah interpelasi yang dimotori Fraksi PDIP dan PSI tersebut, terkesan buru-buru.

“Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan,” kata Jupiter.

Sebab, kata dia, terkait proses perhelatan Formula E cukup panjang dijalankan dan juga sudah setujui oleh PDIP dan PSI saat pembahasan di rapat resmi dewan.

“Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi. Padahal penyelenggaraan event internasional ini akan membuat Jakarta jadi sorotan dunia di mana bisa menunjukkan Indonesia mampu keluar dari pandemi,” katanya.

Selain itu, Fraksi PAN DPRD DKI juga tercatat sebagai pihak yang memandang interpelasi belum perlu dilakukan.

Diketahui, usulan hak interpelasi terhadap Anies ini ditandatangani oleh 33 anggota dewan yang terdiri dari 25 orang dari Fraksi PDI Perjuangan dan dan delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Jika menggunakan hitungan kasar jika seluruh anggota dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP, artinya ada 73 anggota dewan di Kebon Sirih yang akan melakukan penolakan usulan interpelasi yang merupakan usulan PDI Perjuangan dan PSI.

Anies Hormati Hak Interpelasi
Sementara itu, sikap legowo ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan menteri pendidikan itu memilih untuk menghormati hak interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI soal proyek Formula E.

Menurut Anies, interpelasi merupakan hak anggota DPRD untuk merespon berbagai kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

“Itu adalah hak Dewan dan diproses di Dewan jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD,” kata Anies saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan masjid At-Tabayyun, Meruya, Jakarta Barat, Jumat.

Dirinya pun merasa tidak keberatan jika anggota DPRD menggunakan hak tersebut untuk merespon kebijakan Formula E yang kini jadi salah satu prioritas Pemprov DKI.

“Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik,” jelas Anies.

Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.

“Hak anggota saya terima dan ini harus ditindaklanjuti, di-Bamuskan untuk dilaksanakan di dalam paripurna,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis .

Prasetyo termasuk salah satu dari seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 25 orang yang ikut menandatangani hak interpelasi tersebut dan delapan wakil rakyat dari Fraksi PSI.

Ia meminta Gubernur Anies untuk meninjau ulang proyek tersebut setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Formula E dengan anggaran yang sudah dikucurkan hampir Rp 1 triliun.

“Ada aturan di tahun jamak ini, jabatan beliau sebelum lima tahun tidak boleh mempunyai perencanaan seperti ini karena bukan apa-apa, dampaknya adalah nanti kalau gubernurnya masih beliau itu alhamdulillah bisa diteruskan tapi kalau tidak kan jadi beban gubernur berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY menambahkan defisit APBD DKI Jakarta akibat pandemi COVID-19 mendorong wakil rakyat itu mengajukan hak interpelasi.

“Dari hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK itu kalau dilakukan formula E itu bukan menguntungkan tapi ada potensi kerugian sehingga hal inilah yang kami ingin pertanyakan kepada gubernur,” ucap politikus senior itu.
​​​
Ia menyebut berdasarkan realisasi APBD DKI 2020, dari target Rp58,9 triliun, terealisasi Rp55 triliun yang di antaranya berasal dari pajak Rp37 triliun dan transfer Pemerintah Pusat Rp16 triliun, dan sumber penerimaan lainnya.

“Dalam kondisi pandemi COVID-19 lebih baik uang itu menurut kami 33 orang ini adalah dimanfaatkan ke masyarakat iuntuk mengatasi pandemi,” ucapnya. (wsa)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Berita Terkait

|
28 March 2024 - 12:19
Libur Paskah 29 Maret, Dishub DKI Ganjil Genap Ditiadakan

WARTAPENANEWS.COM - Dinas Perhubungan [Dishub] DKI Jakarta meniadakan aturan ganjil genap saat libur Paskah pada Jumat, 29 Maret 2024. Hal ini disampaikan Dishub DKI melalui akun X yang dilihat  pada

01
|
28 March 2024 - 11:18
Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

WARTAPENANEWS.COM - Sekelompok massa menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024). Mereka menuntut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Gibran

02
|
28 March 2024 - 10:12
Lebaran 2024, Jumlah Pemudik Pesawat Diprediksi 7,9 Juta Orang

WARTAPENANEWS.COM -  PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memprediksi peningkatan jumlah penumpang pesawat pada Angkutan Mudik Lebaran 2024. Diperkirakan mencapai 7,9 juta orang. Angka itu akumulasi dari penumpang yang

03