WartaPenaNews, Afganistan – Negara-negara di dunia menyoroti susunan pemerintahan baru Taliban di Afghanistan dengan hati-hati dan cemas. Taliban menunjuk tokoh-tokoh veteran garis keras ke posisi teratas, termasuk beberapa tokoh yang diincar untuk ditangkap Amerika. Kabinet Taliban seluruhnya laki-laki, tanpa perempuan dan pihak luar.
Perdana Menteri sementara Afghanistan, Mohammad Hasan Akhund, mengatakan bahwa pemerintah sementara akan menjamin keamanan diplomat, kedutaan besar dan lembaga bantuan kemanusiaan, menekankan bahwa kelompok itu ingin membangun hubungan yang positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya. Dia mengimbau mantan pejabat yang melarikan diri dari Afghanistan untuk kembali, dengan mengatakan keselamatan mereka akan dijamin.
“Kami telah menderita kerugian besar dalam uang dan nyawa untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan. Tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir, dan kami telah membayar mahal untuk ini,” kata Akhund kepada Al Jazeera.
Puluhan ribu warga Afghanistan telah melarikan diri dari negaranya, setelah Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus. Banyak dari mereka takut akan pembalasan karena hubungan mereka dengan pemerintah yang didukung Barat.
Di Kabul, lusinan perempuan turun ke jalan lagi untuk menuntut perwakilan dalam pemerintahan baru dan agar hak-hak mereka dilindungi. Sekelompok wanita membawa poster bertuliskan: “Kabinet tanpa wanita adalah kegagalan.” Demonstrasi yang lebih besar pada Selasa bubar ketika orang-orang bersenjata Taliban melepaskan tembakan peringatan ke udara.
China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Taliban. Uni Eropa dan PBB telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) belum mengakui Taliban dalam peran di Afganistan. AS menyatakan Taliban akan dinilai dari tindakan-tindakannya, tapi menekankan bahwa pemerintah transisi yang tidak menyertakan kelompok lain tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu.
“Ini adalah kabinet sementara. Tidak seorang pun dalam pemerintahan ini, baik presiden maupun siapa pun di tim keamanan nasional, akan menyarankan bahwa Taliban dihormati dan dihargai sebagai anggota komunitas global,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki, kepada wartawan.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan Washington sedang menilai pengumuman Kabinet. “Tetapi meskipun menyatakan bahwa pemerintahan baru akan inklusif, daftar nama yang diumumkan hanya terdiri dari individu-individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka, dan tidak ada wanita,” katanya selama kunjungan ke pangkalan udara AS di Jerman yang menjadi titik transit bagi para pengungsi dari Afghanistan.
Uni Eropa menyuarakan ketidaksetujuannya atas penunjukan itu, tetapi mengatakan siap untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan. Bantuan jangka panjang akan tergantung pada Taliban yang menjunjung tinggi kebebasan dasar.
China menyambut pemerintahan baru Taliban
China dan Jepang memberikan sambutan hangat pada pembentukan pemerintah sementara Taliban di Afghanistan. China memandang pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan sebagai langkah penting menuju rekonstruksi negara itu.
“Kami berharap pemerintah Afghanistan yang baru akan mendengarkan secara luas orang-orang dari semua ras dan faksi, untuk memenuhi aspirasi rakyatnya sendiri dan harapan masyarakat internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin di Beijing, Rabu 8 September 2021.
China juga siap untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin pemerintahan baru. China menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Afghanistan, kata Wang.
Mullah Mohammed Hasan Akhund – rekanan pendiri kelompok tersebut, Mullah Omar – ditunjuk sebagai perdana menteri. Kemudian Mullah Sirajuddin Haqqani, yang termasuk dalam daftar pencarian teroris AS, diangkat menjadi menteri dalam negeri dalam daftar pemerintah yang diumumkan pada hari Selasa.
Sementara itu Di Tokyo, seorang pejabat tinggi mengatakan Jepang sedang memantau tindakan Taliban dan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain, sambil menyatakan keprihatinan atas keselamatan warga di Afghanistan.
“Melalui berbagai upaya termasuk dialog praktis dengan Taliban, kami melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang dan staf lokal yang tersisa,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato.
Dia juga menjanjikan dukungan bagi Jepang yang ingin meninggalkan negara Asia Selatan itu.(mus)
