WartaPenaNews, Jakarta – Pertemuan Indonesia dengan Malaysia serta negara-negara lain terkait diskriminasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Salah satunya dari ekonom Institute for Development of Economics (Indef) Bhima Yudhistira yang menilai pertemuan dengan negara-negara gabungan penghasil CPO untuk memperjuangkan produk kelapa sawit dan turunannya akan diperhitungkan.
“Karena bukan hanya Indonesia saja, tapi ada Malaysia juga di situ yang kita ketahui Indonesia dengan Malaysia mungkin sekitar 80% lebih hasil ekspor sawit terbesar di dunia,” kata Bhima, Rabu (10/4).
Lanjut Bhima, dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Indonesia dengan negara-negara gabungan penghasil CPO, maka akan berdampak tekanan politis kepada Uni Eropa agar kembali merevisi kembali aturan tentang Renewable Energy Directive II, Delegated Act (RED II).
Hasil pertemuan, kata Bhima, harus segera direalisasikan, misalkan antara Indonesia dan Malaysia untuk menyepakati pemboikotan produk-produk asal Eropa, sehingga Uni Eropa akan berpikir kembali berhadapan dengan Indonesia dan Malaysia dalam konflik dagang.
“Karena pasar kedua negara ini kan juga cukup besar. Jadi kalau ada aksi yang bersama bisa juga nanti berujung pada mengangkat isu ini ke PBB maupun isu ini kepada forum ASEAN atau APEC,†ujar Bhima.
“Sehingga daya tawar bisa meningkat, dan Indonesia dan Malaysia mungkin juga bisa melakukan somasi, yaitu dengan mengirim lawyer lawyer-nya atau tim ahli rundingnya yang difasilitasi oleh kedua negara melalui profesi ini jadi misinya Saya kira cukup bagus tinggal diteruskan,” terangnya.
Terkait pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam akan memboikot produk-produk Uni Eropa di dalam negeri, Bhima minta jangan hanya menggertak saja, tapi segera dilakukan.
“Saya kira Jangan hanya gertak sambal tapi harus ada tindakan. Padahal realisasi bisa saja langsung bisa kan produk-produk dari Eropa bukan hanya pesawat Airbus, tapi juga Wine dan sebagainya itu udah langsung dinaikkan aja bea masuknya. Jadi harus ada langkah-langkah aksi kongkrit, jangan hanya gertak sambal saja,†ucap Bhima.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin delegasi Indonesia di Brussels, Belgia selama dua hari, 8 hingga 9 April kemarin. Tuuannya adalah menentang diskriminasi CPO. Rombongan Indonesia datang bersamaan delegasi Malaysia.
Mereka melakukan pertemuan dengan komisi, parlemen, Dewan Eropa, dan berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa.
Hasil pertemuan tersebut, Suplemen Resolusi petunjuk Tambahan 2018/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II, Delegated Act). Isi dari resolusi itu melarang penggunaan minyak sawit yang dipandang CPOPC aturan tersebut sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan. (*/dbs)
