21 April 2025 - 01:05 1:05
Search

Usai Putin Akui Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk dari Ukraina, Ini yang Terjadi

wartapenanews.com – Keputusan ‘berani’ diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengakui kemerdekaan dua kota di Donetsk dan Luhansk. Meski langkah ini tak lagi mengejutkan bagi Barat, melihat ancaman invasi yang dilakukan Rusia akhir-akhir ini di perbatasan Ukraina.

“Saya menganggap perlu untuk membuat keputusan yang seharusnya sudah dibuat sejak lama untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk,” kata Putin dikutip dari Reuters, Selasa (22/2).

Keputusan Putin itu mendapatkan dukungan dari 12 pejabat senior Rusia. Diketahui dua wilayah tersebut dikuasai pemberontak yang pro Rusia.
Pengakuan dua wilayah itu kemungkinan akan menggagalkan kesepakatan damai Minsk, 2014. Padahal, seluruh pihak termasuk Rusia mengatakan, perdamaian Minsk merupakan satu-satunya jalan untuk keluar dari krisis di timur .

Berbagai respons bermunculan atas pengakuan Putin terhadap kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Apa saja?
Putin Segera Kirim Pasukan

Tidak lama setelah pengumuman itu, Putin akan mengirim tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk. Ia sudah meminta Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, segera menindaklanjuti perintah ini.

Dikutip dari Reuters, Selasa (22/2), alasan Putin mengerahkan tentara ini adalah untuk menjaga perdamaian di Donetsk dan Luhansk.
Namun belum jelas kapan tentara itu akan dikirim ke sana. Termasuk berapa jumlah personel yang akan dikerahkan.

Dalam pidatonya, Putin tampak sangat marah dengan situasi di Ukraina timur. Ia menggambarkan Ukraina sebagai bagian integral dari sejarah Rusia.

Selain itu, Ukraina timur adalah tanah Rusia kuno. Putin yakin rakyat Rusia akan mendukung keputusannya mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.
Lebih lanjut, Putin telah menandatangani dekrit yang mengakui kemerdekaan kedua wilayah Ukraina. Ia juga menandatangani perjanjian kerja sama dan persahabatan dengan Donetsk dan Luhansk.

Respons Presiden Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah besar atas pengakuan dua wilayah separatis, Donetsk dan Luhansk, oleh Putin. Zelensky menuduh Putin merusak upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai perdamaian.

Menurut Zelensky, langkah ini berarti Moskow menghentikan proses negosiasi perdamaian Perjanjian Minsk—perjanjian yang dibentuk untuk mengakhiri kekerasan kelompok separatis di wilayah Donbass yang meliputi Donetsk dan Luhansk.

Ukraina ingin menyelesaikan konflik ini lewat diplomasi. Tetapi, bukan berarti mereka serta-merta menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.
“Kami berkomitmen atas jalur damai dan diplomatis, kami akan mengikutinya dan hanya mengikuti jalur itu,” ujar Zelensky.

AS Segera Larang Investasi hingga Perdagangan
Amerika Serikat merespons cepat pernyataan Putin. Presiden AS Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif yakni melarang investasi dan perdagangan dengan wilayah yang memisahkan diri Ukraina.

“Kami telah mengantisipasi langkah seperti ini dari Rusia dan siap untuk segera merespons,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dikutip dari Reuters, Selasa (22/2).

“Presiden Biden akan segera mengeluarkan Perintah Eksekutif yang akan melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari, atau di wilayah yang disebut DNR dan LNR Ukraina,” tambah dia.

Psaki menuturkan, perintah itu juga akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada siapa pun yang bertekad beroperasi di wilayah Ukraina itu.
Lebih lanjut, Psaki mengatakan akan lebih banyak tindakan yang akan dilakukan AS jika Rusia menginvasi Ukraina.

Kritik dari Inggris
Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan keputusan Putin ini sudah melanggar hukum internasional. Selain itu, pengakuan kemerdekaan Luhansk dan Donetsk akan memperpanjang krisis dan memicu perang besar.

“Saya menyimpulkan tepat ketika saya datang ke konferensi pers ini bahwa Vladimir Putin telah secara efektif mengumumkan bahwa Rusia mengakui republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri. Ini jelas melanggar hukum internasional. Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas. Ukraina,” kata Johnson.

“Ini adalah penolakan dari proses Minsk dan perjanjian Minsk, dan saya pikir itu pertanda buruk dan tanda yang sangat gelap,” tambah dia. (mus)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Berita Terkait