WartaPenaNews, Jakarta – Sejak tahun 2000, Department for International Development (DFID) dari Pemerintah Inggris telah mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperkuat tata kelola pada sektor kehutanan melalui Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme, MFP) yang kini memasuki Fase ke-4 (MFP4).
Salah satu program MFP4 adalah mengembangkan bisnis hutan berbasis masyarakat dengan pendekatan Market Access Player. Dalam program ini penting untuk memasukkan GESI – Gender dan Inklusi Sosial sebagai salah satu pendekatan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
MFP4 bekerjasama dengan Pokja Gender KLHK, PHPL, PSKL dan BLU melakukan kegiatan dalam peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dalam bentuk webinar dan klinik konsultasi penyusunan dokumen Analisa Kesenjangan Gender – Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement – GBS atau Penyataan Anggaran Gender.
Webinar 29 Juli 2020 ini adalah webinar kedua, setelah webinar pertama berlangsung pada 22 Juli dan dilanjutkan dengan proses klinik konsultasi pada 23-24 Juli 2020. Pada webinar kedua ini, para peserta yang berasal dari 16 propinsi unit kerja Direktorat Jenderal PHPL, dan 5 wilayah kerja Ditjen PSKL dan BLU, mempresentasikan hasil kerja mereka dalam bentuk dokumen GAP dan GBS.
Temuan-temuan menarik dalam Analisa Kesenjangan Gender bahwa para peserta, umumnya mengaku kesulitan mengintegrasikan isu gender ke dalam indikator luaran, outcome dan output. Peserta juga merasakan kesulitan dalam memilih kegiatan yang akan dianalisa dan menentukan kesenjangan internal dan eksternal.
Sekalipun mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas penyusunan dokumen GAP dan GBS, peserta yang berjumlah 70 orang ini sebanyak 80%-nya ternyata mampu menyelesaikan tugas dengan beberapa catatan dari Prof. Ismi Dwi Astuti, spesialis Gender dan Inklusi Sosial dari Universitas Sebelas Maret, sebagai narasumber sekaligus peninjau dokumen.
Dalam tanggapan umumnya terhadap dokumen yang disusun peserta, Prof. Ismi Dwi Astuti menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan sesuatu yang berada di luar program yang ada. Dokumen GAP dan GBS adalah alat untuk memudahkan peserta dalam mengenali kesenjangan gender dan memecahkan persoalan tersebut di dalam kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing peserta. Kelemahan umum yang masih ditemui dalam pengarusutamaan gender adalah bagaimana menyelaraskan antara tujuan awal, pemilahan data, mengindentifikasi kesenjangan gender lewat data, lalu menyusun rencana kegiatan dan indikatornya. Hal tersebut saling terkait satu sama lain. Pada akhir tinjauannya, Prof Ismi Dwi menegaskan yang harus disamakan adalah pemahaman bersama bahwa pengarusutamaan gender itu bukan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus sama dalam semua hal, melainkan dengan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi untuk mencapai tujuan bersama.
Melengkapi pernyataan Prof. Ismi Dwi, fasilitator Gender dan Inklusi Sosial MFP4, Dati Fatimah mengatakan dokumen analisa gender dan analisa Budget ini bertujuan untuk menguatkan perencanaan, memastikan penyaluran program berjalan dan memberikan dampak yang lebih baik.
Dokumen-dokumen yang telah disusun peserta menjadi bekal pendukung bagi penelitian RAKL yang sedang dilakukan di KLHK. Ernawati Hartono, dari Pokja Gender KLHK mengapresiasi hasil kerja para peserta yang telah memberikan warna baru dari program Pengarutamaan Gender di KLHK. Beliau juga optimistis hasil pelatihan ini akan mempercepat dan memaksimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun-tahun ke depan. Selanjutnya, tugas para peserta adalah mengawal dan mengimplementasikan dokumen GAP – GBS yang telah disusun ini.
Saat menutup kegiatan, Direktur Program MFP 4, Dr. Tri Nugroho memberikan apresiasi pada para peserta. Beliau mengatakan proses belajar singkat melalui virtual dan telah memberikan hasil yang baik. Beliau berharap pelatihan ini dapat mengubah cara pandang peserta sejak dari perencanaan program dan pelaksanaanya yang akan mempertimbangkan analisa gender.
Sebagai informasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 yang bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan pembangunan nasional yang berprespektif gender. PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011. Pada tahapan penganggaran Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 136/PMK.02/2014 tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.(cim)
