Virus Corona: Pemerintah Siapkan New Normal, Daerah Belum Siap

Ilustrasi | Foto: Kompas.com

WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah menerapkan kondisi normal baru atau `new normal` di tengah peningkatan kasus tertinggi infeksi Covid-19 dalam satu hari yang mencapai 973 kasus (21/05).

Namun, sejumlah provinsi, yang kabupaten/kotanya disebutkan Gugus Tugas Covid 19 sebagai zona hijau atau tanpa kasus infeksi, menyatakan protokol new normal belum bisa dilakukan di wilayah mereka mengingat jumlah kasus yang tinggi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan skenario new normal, yang akan berlaku setelah aturan pembatasan sosial di suatu wilayah dikurangi, mungkin pertama kali akan diterapkan di Jakarta dan Bali.

Apa skenario new normal terlalu dini?

Meski terjadi peningkatan kasus tertinggi (21/05), Monoarfa mengatakan wacana new normal tak bisa disebut `terlalu pagi` karena apa yang dilakukan pemerintah barulah sebatas persiapan.

“Apakah new normal ini terlalu pagi bagi Indonesia? Sebenarnya, bukan soal terlalu pagi. Kita sedang menyiapkan saja,” ujarnya.

“Kita sekarang sudah memulai dengan benar untuk mengambil suatu kebijakan berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Monoarfa merujuk salah satu indikator untuk menetapkan apakah pembatasan sosial di suatu daerah dapat dikurangi yakni angka reproduksi efektif (Rt). .

Pelonggaran itu, katanya, mungkin pertama kali diterapkan di Jakarta dan Bali yang menunjukkan tren Rt positif.

Indikator lainnya untuk menjadi dasar pelonggaran, kata Monoarfa, adalah sistem fasilitas kesehatan yang cukup dan jumlah tes memadai.

Apa saja ketentuan new normal?

Monoarfa mengatakan dalam kondisi normal baru, semua orang harus menggunakan masker, hand sanitizer, juga mencuci tangan dengan sabun.

Lalu, akan dilakukan juga pembatasan fisik.

“Bisnis punya panduan kerja dari rumah. Pembatasan tempat kerja. Kalau bisa kita buat video tutorial untuk setiap tempat kerja,” ujarnya.

Dalam paparannya, protokol di tingkat pemerintah pusat dan daerah, antara lain adalah penerapan skema cuti sakit berbayar (paid sick-leave) dan kampanye publik mengenai protokol kesehatan di tempat umum, seperti bandara, sekolah, bioskop, hingga fasilitas olah raga. (mus)