Jakarta, WartaPenaNews – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak rapid test virus Covid-19 atau Corona untuk anggota DPR RI dan keluarganya. Rencana ini dinilai sebagai bentuk sikap angkuh dan tidak etis yang dipertontonkan oleh wakil rakyat.
“Kita kembali disuguhkan tontonan angkuh dan tidak etis terkait rencana “tes VIP†Covid-19 untuk 2.000-an anggota DPR dan keluarga. Pada saat yang sama pandemic Covid-19 yang belum reda, di tengah rakyat masih berjibaku dengan resiko yang dihadapi masing-masing, dari resiko keselamatan hidup hingga beban ekonomi,†jelas Koordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman dalam siaran persnya, Selasa (24/3/2020).
Setidaknya, kata Edo, ada tiga alasan Walhi menyebut bahwa perilaku dewan ini angkuh dan tidak etis. Pertama, dalam kondisi krisis dan pandemik seperti saat ini, maka tindakan prioritas harus ditujukan pada siapapun yang berjuang di garis depan, seperti tenaga kesehatan, relawan, dll.
Bahkan pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaanrapid tes. “Kami yakin bahwa skala prioritas pertama bukan pada anggota dewan,†sambung Edo.
Kedua, Dalam kondisi krisis seperti saat ini, maka kelompok rentan harus didahulukan dengan memprioritaskan terhadap ODP, PDP yang belum menjalani tes, termasuk pada wilayah prevalensi tinggi, kelompok dan individu yang pernah berhubungan dengan pihak yang positif Covid 19, serta masyarakat pada wilayah-wilayah rentan.
“Kami percaya bahwa kerentanan anggota dewan berbeda jauh dengan rakyat yang masih terpaksa harus bekerja dan berjejalan di angkutan umum, sebab belum ada kepastian ekonomi, maupun bekerja pada sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian,†ujar Edo.
Sementara Manajer Kampanya Walhi Wahyu Perdana menambahkan, di sisi lain pemerintah tak cukup memiliki ketegasan memberikan jaminan ekonomi, pengusaha masih meminta pekerjanya masuk, dan bank masih membiarkan tagihan kredit mikro tetap berjalan.
Ketiga, sambung Wahyu, berhenti memberikan privilage pada elit, kalaupun para anggota dewan termasuk elit pejabat pemerintah lainnya, berdalih membiayai sendiri semua rapid test kit, ditengah keterbatasan jumlah alat dan akses, di tengah semua negara juga berlomba memenuhi kebutuhannya, maka uang saja tidak cukup tanpa akses, dan privilage politik yang mereka miliki. (rob)
