WartaPenaNews, Jakarta -Â Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengeluarkan peraturan baru yang mengizinkan perempuan untuk bergabung dengan militer. Langkah ini menjadikan militer sebagai profesi terbaru di negara ultra-konservatif, yang membuka pintunya bagi perempuan.
Namun, perempuan yang menikah dengan warga negara non-Saudi tidak akan diterima sebagai anggota militer, berdasarkan peraturan baru tersebut.
Keputusan untuk mengizinkan perempuan bergabung dengan angkatan bersenjata Saudi diumumkan sejak tahun 2019, atau pada tahun yang sama ketika otoritas Saudi memberi izin bagi perempuan untuk ke luar negeri, tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari kerabat laki-laki.
Menanggapi hal ini, peneliti hak perempuan dari Human Rights Watch, Rothna Begum, mengatakan Saudi mencoba menjadikan hak-hak perempuan sebagai berita utama namun masih menahan dan membungkam aktivis hak perempuan.
“Jika otoritas Saudi ingin menunjukkan keseriusan terhadap reformasi hak perempuan, mereka harus segera dan tanpa syarat membebaskan perempuan dan mencabut larangan perjalanan dan penangguhan hukuman pada semua aktivis hak perempuan,” ujar Begum, dilansir Independent, Selasa 23 Februari 2021.
Peneliti yang berspesialisasi di Timur Tengah dan Afrika itu mencatat bahwa pihak berwenang belum benar-benar menghapus sistem perwalian laki-laki, yang membuat hak perempuan seperti ‘anak di bawah umur.’
Sistem perwalian di Saudi yang sangat ketat, menganggap wanita seperti anak di bawah umur. Artinya mereka dilarang menikah, mendapatkan pekerjaan, dibebaskan dari penjara atau mengakses perawatan kesehatan, tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari wali pria.
Seringkali wali laki-laki seorang wanita adalah ayah atau suaminya, dan dalam beberapa kasus bahkan anak laki-laki mereka sendiri. (mus)
