WartaPenaNews, Jakarta – Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo menyebut banyaknya WNA China memiliki e-KTP RI dan masuk daftar pemilih tetap (DPT) semakin memperkuat kecurigaan rakyat jika WNA asal China itu bisa ikut Pemilu 2019.
Kecurigaan itu semakin beralasan dengan membanjirnya turis asal negeri tirai bambu yang datang ke Indonesia. “Ini yang membuat rakyat semakin curiga, apalagi dengan viralnya video kampanye simulasi pemilu berbahasa China dengan foto paslon Jakowi-Ma’ruf tanpa foto paslon lainnya,” kata Anton dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Rabu (27/2/2019).
Indikator ini, kata Anton, berpotensi terjadinya kecurangan, apalagi dalam UU Pemilu siapa pun bisa menyoblos hanya dengan menunjukan e-KTP. “Setelah didesak Mendagri baru menyatakan jika e-KTP WNA tak bisa untuk ikut pemilu, Penjelasan ini telat rakyat sudah resah,” kata Anton.
Dalam UU memang sudah diatur, bagi WNA yang punya izin tinggal lama di Indonesia harus memiliki e-KTP, tapi tidak bisa digunakan untuk ikut pemilu. Namun sayangnya pemerintah kurang mensosialisasikan hal tersebut.
“Inilah rezim tidak mensosialisasikan sejak awal. Apalagi ada iklan video pemilu berbahasa China lengkap dengan simulasi cara nyoblos. Apa rezim sengaja buat rakyat resah saling curiga tidak rukun?,” ujar Anton.
Ia menghimbau agar pemerintah cepat mensosialisasikan aturan itu ke masyarakat, terutama kepada petugas TPS dan para saksi. Karena jika tidak, Anton khawatir petugas TPS atau saksi tidak tahu, lalu siapa pun bisa ikut memberikan suaranya dengan e-KTP tersebut. (rob)
