WARTAPENANEWS.COM – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk lebih hati-hati terhadap investasi asing. Salah sedikit saja, Indonesia bisa seperti Pakistan, mengalami krisis dolar AS.
Investasi, kata Anthony pada Kamis (5/10/2023), sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak heran, investasi dikejar, diberi insentif, dikasih karpet merah. Khususnya oleh pemerintahan Jokowi. Investasi dikejar sampai ke Amerika Serikat, Timur Tengah, Singapura, dan tentu saja China: Come and invest to my country.
“Tetapi, investasi bagaikan pedang bermata dua. Di lain sisi, investasi dapat menjadi bumerang bagi ekonomi, membebani ekonomi, dan membuat struktur ekonomi menjadi semakin melemah, dan pada akhirnya bisa memicu krisis ekonomi. Ini terjadi kalau pemerintah terlalu agresif menarik investasi asing (PMA), sehingga mengakibatkan akumulasi modal asing di dalam perekonomian nasional menjadi sangat besar,” papar Anthony.
Karena, lanjutnya, investasi tidak gratis alias ada ‘biayanya’. Setiap investasi akan memperoleh penghasilan dalam bentuk dividen (dari laba perusahaan), atau bunga obligasi (dari surat utang, termasuk surat utang negara). Secara teori, pembayaran dividen dan bunga obligasi kepada investor asing, berlangsung selamanya. Selama perusahaan asing tersebut belum tutup.
“Sebagai contoh, kalau investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi Rp10 miliar, dan perusahaan tersebut memperoleh laba Rp2 miliar per tahun, maka investor asing akan menerima laba (dividen) sebesar Rp2 miliar per tahun, selamanya, sampai perusahaan tersebut ditutup, dilikuidasi, atau dijual kepada investor lokal,” kata Anthony.
Artinya, cadangan devisa Indonesia senilai Rp2 miliar per tahun akan tersedot ke luar negeri untuk pembayaran dividen atau bunga obligasi kepada investor asing tersebut, selamanya, selama perusahaan berdiri.
Semua transaksi devisa, yaitu transaksi penerimaan dan pembayaran antara pihak Indonesia dan luar negeri, tercatat di dalam Neraca Pembayaran, atau Balance of Payment. Sedangkan penerimaan dan pembayaran devisa sehubungan dengan investasi (dividen dan bunga obligasi), akan tercatat di Neraca Pendapatan Primer.
Sejak 2004 hingga 2022, pembayaran dividen dan bunga obligasi (surat utang) ke luar negeri, kata Anthony, terus membesar. Semakin menganga pula potensi krisis valuta asing (valas). Pembayaran dividen dan bunga Indonesia kepada investor asing di luar negeri, pada 2004 hanya US$12,85 miliar. Atau setara Rp192,75 triliun (kurs Rp15.000/US$). Pada 2019, pembayaran dividen dan bunga ini naik tajam menjadi US$41,15 miliar (Rp617,25 triliun).
Sedangkan penerimaan dividen dan bunga dari luar negeri kepada pengusaha Indonesia pada 2019, hanya US$7,37 miliar (Rp110,55 triliun). Sehingga Neraca Pendapatan Primer pada 2019, mencatat defisit US$33,77 miliar (Rp506,55 triliun).
Pembayaran dividen dan bunga kepada investor asing pada 2022, naik lagi menjadi US$43,33 miliar (Rp650 triliun), membuat defisit Neraca Pendapatan Primer naik menjadi US$36,02 miliar (Rp540,3 triliun). Neraca Pendapatan Primer untuk tahun 2023 ini diperkirakan masih memburuk ketimbang 2022.
Kondisi ini, mencerminkan, investasi asing, termasuk hilirisasi tambang nikel sejak 2020, membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Pembayaran dividen dan bunga ke luar negeri, naik menjadi US$43,33 miliar (Rp650 triliun) pada 2022.
Untuk periode 5 tahun, total pembayaran kepada investor asing selama 2015-2019 mencapai US$183,87 miliar (Rp2758 triliun). Sangat besar.
Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menunjukkan ekonomi Indonesia semakin dikuasai investor asing, dan menyedot devisa Indonesia ke luar negeri. Kondisi ini menekan kurs rupiah semakin melemah.
Terutama ketika kinerja Neraca Perdagangan (ekspor minus impor) memburuk, karena harga komoditas turun, kurs rupiah semakin anjlok.
Apalagi kalau investasi asing yang baru tidak masuk, maka kurs rupiah dipastikan akan tambah jeblok, dan bisa memicu krisis valuta. Kurs rupiah saat ini sedang melemah terus, turun menjadi sekitar Rp15.600 per dolar AS.
Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menandakan ekonomi Indonesia semakin dalam dicengkeram asing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jokowi, Indonesia sudah terjajah secara ekonomi.
Nampaknya, Jokowi tidak sadar, bahwa pemerintahan Jokowi sendiri yang bertindak sebagai agen dari penjajahan ekonomi tersebut. Dengan cara, pemerintah terus mengejar investasi asing, antara lain menyerahkan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, kepada investor asing. (mus)
