WartaPenaNews, Jakarta– Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meyakini pembentukan unit organisasi baru di Kementerian PUPR mampu meningkatkan kinerja penyediaan Infrastruktur. Sebut saja salah satu penguatan organisasi di Kementerian PUPR, yakni dengan membentuk Ditektorat Jendral Pembiayanaan Inftrastruktur pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI).
Basuki Hadimuljono mengatakan, DJPI merupakan pengembangan dari Ditjen Pembiayaan Perumahan yang sebelumnya hanya fokus pada pengembangan inovasi pembiayaan kreatif dalam bidang perumahan. Inovasi sumber pembiayaan non APBN turut mempercepat ketersediaan infrastruktur sebagai alternatif APBN yang terbatas.
“Tugasnya fokus pada pengembangan model pembiayaan non APBN seperti Pembiayaan Investasi NonÂAnggaran Pemerintah (PINA) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pembiayaan ini harus kreatif untuk penyelenggaraan infrastruktur ke depan,” katanya.
Selain itu, untuk melaksanakan tugas tambahan rehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga PTN/PTS yang rusak atau belum diselesaikan pada waktu sebelumnya, Kementerian PUPR juga membentuk Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya.
Di bawah Sekretariat Jenderal juga dibentuk unit kerja baru yakni Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang ditugasi untuk menyelenggarakan dan memonitor pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Tugasnya untuk menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat sasaran,†ujar Menteri PUPR.
Selain ketiga organisasi baru tersebut, Kementerian PUPR juga membentuk dua Balai baru yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah di 34 Provinsi di bawah pembinaan Ditjen Cipta Karya dan Balai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di bawah pembinaan Ditjen Bina Konstruksi.
Dikatakan Menteri PUPR, Balai Infrastruktur Permukiman ditugasi untuk melaksanakan konsolidasi satkerÂsatker keciptakaryaan, yakni Penataan Bangunan dan Lingkungan/PBL, Penyehatan Lingkungan Permukiman/PLP, Air Minum dan Penataan Kawasan Kumuh sehingga nanti lebih terkoordinir, terpadu dan efektif penyelenggaraannya. Sedangkan untuk meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel dibentuk Balai PBJ.
