WartaPenaNews, Jakarta – Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan cecar Kapolri Jenderal Idham Azis tentang adanya kapolres yang meminta proyek di wilayah.
Hal itu disampaikan Trimedya saat rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda semua Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Trimedya awalnya mengungkit pengakuan Presiden Jokowi jika ada pelaku penegak hukum yang melakukan pemerasan di wilayah. Menurut dia, hal tersebut bukan hanya rumor.
Ditambah lagi, Kapolri Jenderal Idham Azis sampai keluarkan surat edaran agar kapolres tidak meminta proyek.
“Tolong dicek apa jalan perintah Kadiv Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan merepotkan Bupati, itu memang bukti yang tak terpungkiri,” tutur Trimedya.
Legislator asal Sumatera Utara itu mengutarakan, banyak kepala wilayah yang diusung PDI Perjuangan menyalahkan praktik itu.
“Hingga buat gubernur dan kepala wilayah yang lain, bupati, wali kota ada budget APK, aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek demikian untuk kapolda demikian, kapolres demikian dari keseluruhan ini. Nah itu bagaimana,” jelas Trimedya.
Ia meminta, Kapolri Jenderal Idham Azis mengecek langsung adanya penemuan ini. Trimedya meminta, dalam rapat kerja selanjutnya, Idham dapat melaporkan dari hasil kebijakan yang melarang kapolres meminta proyek.
“Ditambah lagi tahun depan mulai budget baru, gubernur, bupati, walikota, masih ada tidak itu,” kata Trimedya.
Ia sempat juga menyentuh surat edaran Idham terkait aparat Polri tidak pamer kemewahan.
“Jadi kami usulkan Pak Sigit (Kadiv Propam) ini ke wilayah ngecek bila butuh Kapolrinya badannya semacam ini, lihat Kapolda, Kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan hanya masalah kemewahan,” kata Trimedya.
Lapor Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan, Polri siap kerja sama untuk membuat wilayah. Dia selanjutnya memperingatkan para Kapolres untuk tidak jadi sisi permasalahan yang berada di wilayah. Ia ingin program pembangunan di wilayah tidak terhalang.
“Sebab bukan rahasia umum, banyak pula Kapolres itu jika meminta proyek, nah ini masalah nih, bermakna ia konspirasi,” kata Idham di Rakornas Indonesia Maju bersama pemerintah pusat dan forkompimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.
Idham juga meminta pada para petinggi wilayah untuk melapor pada dirinya saat menemukan ada kapolres yang meminta jatah proyek
“Jika ia demikian, para gubernur, wali kota silakan hubungi aku, kelak aku carikan pemain cadangan,” sambung Idham.
Bekas Kabareskrim itu ingin pembangunan di periode kedua pemerintah Presiden Jokowi berjalan aman dan sesuai jalannya.
“Hingga yang diperlukan ialah loyalitas kredibilitas para Kapolres, Kapolda dan termasuk aku yang bicara,” pungkas Idham Azis. (mus)
