WartaPenaNews, Jakarta – Ade Armando diminta keterangan penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (20/11), dalam masalah dugaan pencemaran nama baik Gubernur DKI Anies Baswedan, yang diadukan anggota DPD RI Fahira Idris.
Dosen Universitas Indonesia (UI) tidak keberatan jika penyidik Direkotrat Reserse Kriminil Spesial Polda Metro Jaya akan mengecek ponselnya terkait masalah itu.
“Jika penyelidikan diteruskan, penyidik meminta saya bersedia hpa diperiksa, jika saya bersedia, tidak ada masalah. Tetapi jika saat ini kan baru awal,” kata Ade usai jalani kontrol, di Polda Metro Jaya, Rabu.
Ade yang diminta keterangan sebagai saksi terlapor, mengatakan, penyidik menanyakan bagaimana ia mendapatkan meme Joker Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ade menjelaskan itu didapatnya dari salah satunya grup WhatsApp-nya. Tetapi ia tak berani menunjuk siapa yang kirim karena bisa orang itu mendapatkan meme itu dari orang lain.
“Saya tidak tentu. Tetapi gini, jika di ponsel, biasa di galeri ada beberapa gambar entahlah apa kita tidak tahu benar siapa yang kirim. Sayangnya sudah saya hapus juga. ” katanya.
“Saya duga biasanya masuk kesana apa kiriman orang WhatsApp grup atau WA pribadi mungkin tetapi saya bahkan tidak dapat identifikasi siapa yang kirim karena karena sangat jumlahnya orang kirim foto,” tuturnya.
Ade Armando menyambangi Gedung Direktorat Reserse Kriminil Spesial Polda Metro Jaya untuk penuhi panggilan penyidik dalam kontrol perdana sebagai saksi terlapor.
Ade diadukan anggota Dewan Perwakilan Wilayah (DPD) RI Fahira Idris karena mengupload foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan wajah diedit jadi tokoh Joker pada akun Facebook.
Dalam laporannya, Fahira mengatakan foto yang diupload Ade dibarengi cerita yang diduga mencemarkan nama baik Anies Baswedan.
Dalam laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terintegrasi (SPKT) Polda Metro Jaya, Fahira bawa sejumlah tanda bukti, diantaranya, tangkapan layar dari upload akun Facebook Ade Armando
Laporan Fahira itu terdaftar dalam nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 1 November 2019.
Mengenai klausal yang disangkakan dalam laporan itu ialah Klausal 32 Ayat 1 Jo Klausal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Info dan Transaksi Elektronik (ITE). (mus)
