WartaPenaNews, Jakarta – Latar belakang para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi perhatian serius. Baik bagi panitia seleksi (pansel) maupun bagi publik yang mengawasi jalannya proses seleksi.
Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun tengah menelusuri track record (jejak rekam) para capim yang nantinya dinyatakan lolos administrasi.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, penelusuran jejak rekam perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kapabilitas dan kredibilitas capim KPK. Pihaknya pun akan melakukan penelusuran ketika nanti pansel menentukan siapa saja nama yang lolos administrasi.
“Tentu kami akan menelusuri jejak rekam mereka (capim yang lolos administrasi, red),†kata dia, Minggu (23/6).
Sesuai tahapan, pendaftaran capim KPK telah dibuka sejak 17 Juni lalu. Sesuai rencana, pendaftaran itu akan ditutup pada 4 Juli mendatang. Kemudian, pansel akan menyaring administrasi para capim. Apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan atau tidak. Nama-nama yang dinyatakan lolos itu nantinya akan dimumkan dan mengikuti tahapan selanjutnya.
Menurut Kurnia, pansel tidak harus memprioritaskan para calon yang berasal dari lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebutkan pimpinan KPK harus berasal dari institusi penegak hukum tertentu.
Justru, kata Kurnia, calon yang berasal dari institusi penegak hukum harus ditandai. Sebab, berdasar hasil kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2018 lalu, lembaga yang berpotensi melakukan korupsi, seperti pungutan liar (pungli), adalah institusi penegak hukum. Salah satunya kepolisian. Pun, berdasar survei itu, kejaksaan berada di urutan bawah dalam tingkat kepercayaan publik. (*/dbs)
