WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 49 potensi penipuan (fraud) terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Disinyalir modus itu sudah dilakukan sejak 2017 lalu di 15 daerah mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat.
“Di 15 kota, temuannya hampir sama, jadi kami menemukan ada 49 jenis fraud yang dilakukan oleh pasien,FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut), BPJS, dan penyedia obat,” kata Peneliti ICW Dwi Anggraeni di diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019).
Temuan ini didapatkan dari sejumlah riset yang dilakukan ICW sejak 2017 hingga 2019. Dalam penelitian itu, ICW fokus pada tiga sisi praktik fraud setiap tahun, yakni pada pelayanan, dana kapitasi dan tata kelola obat.
Dewi melanjutkan, penipuan di tingkat peserta adalah manipulasi penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh mereka yang bukan pemilik kartu, serta pihak puskesmas atau rumah sakit maupun penyedia obat. “Hal ini terjadi karena pasien merupakan pasien miskin dan tidak terdaftar sebagai peserta,” jelas dia.
Ia menjelaskan kasus ini merupakan gunung es yang terjadi di sebagian besar puskesmas di Indonesia. Menurutnya pada 2016, diperkirakan 9.767 puskesmas dan FKTP lainnya di Indonesia menerima dana kapitasi sebesar Rp13 triliun.
Besarnya dana ini, lanjut Dwi mendorong kesempatan bagi para pejabat dan pemegang wewenang untuk melakukan manipulasi.
Dewi melanjutkan, di tingkat puskesmas, modus penipuan yang marak terjadi ialah rujukan ‘kilat’ pasien puskesmas ke rumah sakit. Puskesmas kerap segera merujuk para pasien ke rumah sakit supaya dana kapitalisasi dari BPJS Kesehatan tidak berkurang secara signifikan.
Di tingkat rumah sakit, modus penipuan yang marak terjadi dalam hal penggunaan obat, alat kesehatan, dan tindakan medis. “Alat kesehatan dan obat tidak digunakan secara optimal dalam pengobatan pasien, tetapi tetap ditagihkan dalam klaim rumah sakit,” ujar Dewi.
Sementara itu, pada 2019, Dewi juga menemukan praktik fraud di sisi tata kelola obat. Hal ini ditemukan dari riset di 4 kota yakni Banda Aceh, Medan, Banten dan Blitar.
Penyebab kekosongan obat di empat kota itu, menurut Dwi, adalah lambatnya distribusi obat oleh perusahaan farmasi, penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang tidak sesuai dan hutan fasilitas kesehatan (faskes). Dewi juga menyebut potensi fraud pada sisi tata kelola obat sangat kompleks bermula dari perencanaan, pengadaan hingga pengelolaan. (rob)
