WartaPenaNews, Malaysia – Pemerintah Malaysia mendeportasi lebih dari 1.000 tahanan Myanmar kembali ke negaranya, beberapa minggu setelah terjadi kudeta militer. Para migran termasuk pencari suaka, berangkat dengan tiga kapal Angkatan Laut Myanmar dari pangkalan militer Malaysia.
Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi mengkritik langkah tersebut. Para aktivis berpendapat, Malaysia akan melanggar tugas internasionalnya karena mendeportasi orang-orang rentan.
Selain itu perebutan kekuasaan militer yang sedang terjadi di Myanmar, semakin menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar. Namun kapal tetap membawa 1.086 orang tahanan tersebut, setelah pihak berwenang tak memberi penjelasan mengapa perintah pengadilan itu diabaikan.
Amnesty International selaku salah satu kelompok yang mengajukan gugatan hukum, mengatakan pemulangan para tahanan adalah keputusan tidak manusiawi dan menghancurkan.
“Keputusan yang mengancam nyawa ini mempengaruhi kehidupan lebih dari 1.000 orang dan keluarga mereka, dan meninggalkan noda yang tak terhapuskan dalam catatan HAM Malaysia,” kata Direktur Amnesty Malaysia, Katrina Jorene Maliamauv dilansir Channel News Asia.
Menanggapi hal ini, Kepala Imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud menjamin tidak ada anggota minoritas Rohingya yang teraniaya maupun pencari suaka, yang dipulangkan dalam rombongan itu.
“Semua yang telah dideportasi setuju untuk kembali atas kemauannya sendiri, tanpa dipaksa,” ujarnya.
Para pejabat setempat bersikeras mereka yang dikirim kembali telah melakukan pelanggaran seperti melebihi masa berlaku visa mereka, dan deportasi adalah bagian dari program rutin mereka untuk memulangkan migran ke negara asal. (mus)
