IPOL.ID – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi tahun ini Indonesia bakal mengalami kemarau lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga perlu diantisipasi soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah prioritas penanganannya.
Dalam mengantisipasi jika terjadi karhutla di Daerah Kalimantan Tengah (Kalteng), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan sejumlah upaya.
“Seperti kita ketahui, Tahun 2023 ini kondisi cuaca berbeda dari 3 tahun sebelumnya. BMKG sudah memprediksi tahun ini Indonesia akan mengalami kemarau lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu dari 6 provinsi prioritas penanganan karhutla,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto saat apel dan rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (16/6).
Dalam mengantisipasi karhutla di Kalimantan Tengah, sambung Suharyanto, tujuan dari apel personel dan rakor guna memastikan kesiapan personel maupun peralatan yang akan digunakan untuk mengantisipasi potensi karhutla yang mengiringi periode El Nino tahun ini.
Pada kesempatan itu, Suharyanto mengingatkan bahwa pada Tahun 2015 dan 2019 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi cukup masif. Tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, hingga kesehatan masyarakat.
“Oleh sebab itu, tahun ini kami mengajak seluruh personel yang hadir dapat turun langsung ke lapangan guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar kejadian di Tahun 2015 dan 2019 tidak terjadi kembali,” ujar Suharyanto.
Menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga maupun dinas di daerah untuk mengantisipasi potensi bencana karhutla.
“Mari sama-sama satukan pikiran dan tindakan untuk sama-sama bersatu padu, dari pusat hingga daerah untuk mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran hutan dan lahan terjadi,” tukasnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, langkah pencegahan harus menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah untuk mengantisipasi potensi karhutla.
Suharyanto menjelaskan, dalam satu bulan terakhir titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Kalimantan Tengah mencapai 1.037 titik. Secara nasional, kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak 1 Januari hingga hari ini tercatat mencapai 141 kali kejadian.
Pada rakor tersebut, Kepala BNPB memberikan beberapa arahan untuk antisipasi dan penanganan karhutla di wilayah Kalteng. Pemerintah daerah agar dapat melakukan apel kesiapsiagaan karhutla secara rutin setiap minggu.
“Kalau tadi terpusat di tingkat provinsi, selanjutnya dapat dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Dicek lagi alat dan perlengkapannya sehingga betul-betul siap,” tandasnya.
Suharyanto mengimbau, pemerintah daerah untuk selalu memantau prediksi cuaca, titik panas, dan tinggi muka air tanah yang datanya dapat diperoleh melalui BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM.
Identifikasi kebutuhan dan kesiapan personel serta ketersediaan peralatan dan logistik perlu dilakukan untuk memaksimalkan langkah-langkah penanganan karhutla. Apabila diperlukan maka kebutuhan itu dapat diusulkan ke pemerintah pusat.
BNPB sendiri telah menyiagakan dua helikopter tipe AS350B3e dan Bell 412 SP untuk mendukung operasi udara baik untuk melakukan patroli maupun water bombing. BNPB juga mendorong 66 regu satgas untuk melakukan operasi darat.
Lebih lanjut, Kepala BNPB mengajak seluruh unsur dalam pentaheliks untuk dapat meningkatkan koordinasi agar penanganan karhutla dapat berjalan efektif dan efisien.
“Bagi perusahaan terkait dengan perkebunan dan lahan berpotensi mengalami karhutla, silakan dapat menyiapkan tim siaga dan peralatan operasi darat maupun udaranya sendiri,” tambahnya.
Terakhir, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah untuk tegas melakukan penegakkan hukum bagi oknum yang melakukan pembakaran lahan sengaja.
“Tidak ada lagi peraturan daerah yang memperbolehkan, dengan alasan apapun, membuka lahan dengan cara membakar,” tukasnya.
Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 29 Mei 2023 hingga 10 November 2023 untuk mengoptimalkan operasi penanganan karhutla.
Menindaklanjuti status tersebut, Pemerintah Provinsi telah mengaktifkan 35 pos lapangan satgas pengendali karhutla sejak 31 Mei 2023. Personilnya terdiri dari Babinsa/Babinkamtibnas, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, organisasi masyarakat peduli api, tagana, dan relawan lainnya setiap harinya melakukan patroli, sosialisasi, operasi, dan pemadaman dini karhutla.
Berdasarkan pendataan, jumlah personil diperkirakan mencapai 10.654 dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota.
Turut hadir jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Manggala Agni, pemadam kebakaran, serta relawan. (Joesvicar Iqbal)
