WartaPenaNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mendorong PT Pos Indonesia untuk mengantisipasi klaster Pos. PT Pos Indonesia sebaiknya melakukan layanan pengiriman untuk menyalurkan BST langsung ke rumah penerima.
“Kalau kantor pos bisa, langsung dikirim ke alamat yang menerima Bansos,” kata Jerry kepada wartawan, Kamis (5/8/21).
Menurut Jerry, hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 karena penyaluran BST terpusat di suatu titik terbukti menimbulkan kerumunan warga. Lebih jauh, kata Jerry, klaster pos lantaran penyaluran BST yang tak peka epidemi juga bisa terjadi.
“Akan terjadi lagi kerumunan warga dan juga klaster baru muncul, bisa klaster pos juga bisa jadi varian baru,” terang Jerry.
Perbaikan teknis penyaluran BST, menurut Jerry, juga tak bisa menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia saja. Kemensos juga harus menunjukkan tanggungjawabnya pada publik mengingat BST memang program Kemensos RI.
Bagaimana pun, menurut Jerry, PT Pos Indonesia hanya mitra yang terikat kerja sama dengan Kemensos RI. Carut-marut penyaluran BST oleh PT Pos seharusnya juga ditilik dari ketentuan kerjasama yang terbangun antara PT Pos Indonesia dengan Kemensos.
“Boleh jadi, nilai nominal kerjasamannya memang tidak cukup bagi PT Pos untuk teknis penyaluran langsung ke rumah penerima BST. Nah ini, Kemensos harus terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” ujar Jerry.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan mandat kepada PT Pos indonesia (Persero) untuk kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara serentak di Indonesia.
BST kembali ditargetkan untuk diberikan ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 12 triliun. BST diberikan ke PKM sebesar Rp 600 ribu, yang diperuntukkan bulan Mei dan Juni, atau penyaluran tahap 14 dan 15 yang diberikan sekaligus. Pada 24 Juli lalu, Pos Indonesia tancap gas untuk mengejar target penyaluran BST hingga di tangan KPM.
Namun dengan adanya keterbatasan mobilitas masyarakat, PT Pos Indonesia diminta agar menyalurkan BST secara antaran langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau door to door. Mekanisme ini dianggap efektif untuk mencegah kerumunan saat pembagian BST dan KPM tidak perlu keluar rumah, sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19.
Dalam impelementasinya, PT Pos Indonesia tidak mampu untuk mengatur jadwal pengambilan BST sehingga hampir semua daerah terjadi kerumunan saat antre saat BST disalurkan. Bahkan, kerumunan itu disaksikan langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Muhadjir mengkritik sistem penyaluran bantuan sosial oleh PT Pos Indonesia yang mengakibatkan kerumunan orang di Kantor Pos. “Kalau bisa jangan seperti ini berkumpul di Kantor Pos, bantuan bisa disalurkan lewat RT/RW,” kata Muhadjir di Banjarmasin, Rabu (4/8/21). []
