WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Presidium Perhimpunan Masyatakat Madani (Prima) Sya’roni menegaskan, pemerintah yang tidak mau dikritik oleh media merupakan wujud penguasa yang paranoid. Kebijakan pemerintah membentuk tim hukum nasional bisa menjadi pintu gerbang ke zaman orde baru yang represif.
“Kebijakan tersebut sebagai pintu gerbang Indonesia kembali ke zaman Orba. Penguasa paranoid terhadap kritik. Siapa pun yang berseberangan dengan penguasa ingin dibungkam,” ujar Sya’roni kepada WataPenaNews.com, Selasa (7/5/2019).
Peryataan ini terkait dengan rencana pemerintah yang dilontarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang akan membentuk tim hukum nasional untuk memantau pencaci Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta bakal menutup media yang dianggap ikut menyebarkan pemberitaan yang melanggar hukum terkait dengan isu seputar Pemilu 2019.
Sya’roni menuturkan, pembentukan tim pantau pencaci Jokowi dan menutup media maka demokrasi yang saat ini tumbuh di Indonesia bisa terancam punah. Karena rakyat menjadi ketakutan mengekspresikan kebebasan berpendapat. Padahal sebagai negara demokrasi maka pemerintah harus siap menerima beragam kritikan apapun yang disampaikan rakyat. Bukan malah memberikan hukuman terhadap pengkritik.
“Sebetulnya UU ITE sudah memakan banyak korban. Jika ditambah pembentukan Tim tersebut maka lengkap sudah baju Orba dipakai kembali,” tandasnya.
Dia menilai, langkah Menkopolhukam Wiranto yang akan membentuk tim pantau dan mengancam akan membredel media bisa menjadi blunder bagi pemerintah. Sehingga rakyat yang tidak setuju terhadap pemerintah bisa menaikkan ekskalasi perlawanannya. Tidak menutup kemungkinan perlawanan rakyat yang massif akan menumbangkan penguasa yang anti kritik.
“Sebaiknya pembentukan tim dibatalkan. Lebih baik menjaga kebebasan berpendapat, daripada menyulut perlawan rakyat,” tegasnya.
Sya’roni menyampaikan, seharusnya jika sudah merasa menang Pilpres 2019 versi Quick Count, maka petahana bisa lebih meredam diri. Tapi anehnya, para pendukung petahana ternyata lebih aktif menyulut kegaduhan, misalnya dengan akan membentuk tim, menutup media dan menuduh WNI keturunan Arab sebagai provokator.
“Tindakan para pendukung petahana tersebut mengindikasikan ada yang ingin ditutup-tutupi. Mestinya kalau merasa jujur dan bersih, tidak perlu paranoid,” paparnya.
Sebelumnya Wiranto mengatakan,pemerintah berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Dia mengatakan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.
“Kita [akan] membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).
Mantan Panglima ABRI inu berkata pihaknya tidak akan membiarkan ada pihak yang mencerca hingga memaki presiden Jokowi yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019. “Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya,” ujarnya. (rob)
