WartaPenaNews, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta mendesak dan meminta agar Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta agar cepat bertindak untuk mencegah penyebaran virus corona.
Angka kasus penularan di Indonesia semakin meningkat. Update hingga 29 Maret 2020 terdapat 1.285 kasus dengan jumlah meninggal sebanyak 114 orang, dan terbanyak terpapar di daerah DKI Jakarta.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang juga Anggota DPR-RI Dapil Jakarta Timur menyerukan agar Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menetapkan status karantina wilayah sebagaimana termaktub di dalam UU No. 6/2018, untuk segera memberlakukan karantina wilayah kepada DKI Jakarta dan sekitarnya.
Karena Jabodetabek diketahui sebagai episentrum penyebaran dan beberapa wilayah lain yang terbukti merupakan tempat penyebaran Covid-19.
“Melarang warga masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran sejak sekarang guna menghindari persebaran virus ini ke daerah-daerah lain, menjamin kebutuhan stok pangan, mengerahkan seluruh kekuatan dan anggaran untuk menangani dan memerangi virus ini,” ujar Eko di Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.
Baca Juga: Jika Kena Corona, Seberapa Besar Peluang Bertahan Hidup?
Setidaknya DKI Jakarta perlu mempersiapkan Rp5 -7 Triliun jika rencana lockdown atau karantina wilayah dilakukan selama satu bulan. Dana tersebut berdasarkan asumsi dari tiap 2,6 juta rumah tangga di DKI Jakarta mendapatkan Rp 2-3 juta per bulan. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama dilakukan lockdown.
Meski pemenuhan logistik serta pangan pada karantina wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun Pemprov DKI Jakarta dapat membantu melalui beberapa cara.
“Pertama, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), Pak Anies sudah alokasikan sebanyak Rp 54 miliar. Sementara Komisi A DPRD sudah setuju anggaran Rp 183 miliar, dengan rincian Rp130 miliar untuk dinkes, Rp53 milar untuk kewilayahan,” kata dia.
Kedua, realokasi fiskal lainnya bisa melalui pemanfaatan SiLPA APBD DKI Jakarta 2019. Diproyeksikan totalnya Rp5,5 triliun. Bisa alokasikan setengah sampai 80 persen untuk bantuan logistik dan pangan.
Ketiga, relokasi rencana event dan pembangunan infrastruktur DKI Jakarta. Relokasi anggaran formula E sebesar Rp1,6 Triliun. Selain itu, saat ini ada 9 infrastruktur prioritas DKI Jakarta yang kira-kira per tahun bisa habiskan Rp5 Triliun. Jika dibatalkan atau ditunda dua saja seperti pengembangan jalur MRT dan LRT maka bisa dapat Rp1 triliun.
Keempat, bisa menggunakan dana CSR BUMD DKI Jakarta yang saat ini ada kurang lebih 23 perusahaan. Dana CSR masing-masing bisa diambil Rp500 juta – Rp1 miliar. Jika ditotal bisa dapat Rp 11-20 miliar.
“Bila masih kurang juga, fraksi PAN akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD untuk urun rembuk agar bisa menyumbangkan gajinya 50 persen selama 3 bulan yang jika dikali 106 orang anggota bisa mendapatkan sekitar Rp17,4 miliar,” ucap dia. (mus)
