WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM telah mengumumkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lulus verifikasi dan akreditasi periode 2019-2021. Ada sekitar 524 OBH atau bertambah sebanyak 119 OBH dari 405 OBH Lama.
Anggaran yang disiapkan sebesar Rp53 miliar diperuntukan bagi operasional organisasi bantuan hukum yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi.
Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Benny Riyanto, semua organisasi bantuan hukum akan mendapat dana. “Anggaran sebesar itu, akan menjadikan OBH sebagai salah satu program prioritas untuk masyarakat tidak mampu,” kata Benny di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (4/1/2019).
Ia menyebutkan bahwa proses verifikasi tersebut berlangsung selama periode Agustus-Desember 2018. Alhasil, ada 1.269 OBH dengan rincian 864 baru dan 405 lainnya tergolong lama.
“Peserta verifikasi dan akreditasi diikuti oleh 864 OBH dengan 512 OBH yang melengkapi data dan lulus 192 OBH,” urai Benny.
Benny memastikan verifikasi dan akreditasi tahun ini berusaha menjaring OBH yang berintegritas dan berkualitas dalam pemberian layanan bantuan hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak akses terhadap keadilan.
Proses pada tahun ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan sejak bulan Agustus 2018 dengan membentuk panitia yang berjumlah 7 orang. (isu)
