21 June 2024 - 07:43 7:43

Bulan Depan, DPR akan Bahas RUU PPRT

wartapenanews.com – DPR mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibahas dalam sidang paripurna bulan depan alias Maret 2023. Hal ini seiring upaya DPR menjadikan RUU itu sebagai RUU inisiatif DPR.

“Karena DPR itu dua hari lagi sudah reses, sehingga kita akan upayakan dalam rapim (rapat pimpinan) untuk bisa dijadikan inisiatif DPR pada sidang (paripurna bulan) depan,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Dascp mengakui proses pembahasan RUU PPRT memakan cukup lama. Sebab, menurut dia, proses pembahasan setiap RUU memiliki dinamika berlainan. Imbasnya, cukup memakan waktu hingga akhirnya disahkan.

“Saya pikir setiap RUU menjadi UU atau revisi UU itu masing-masing mempunyai dinamika sendiri-sendiri. Baik dalam pembahasan maupuan dalam proses,” ujarnya.

Oleh karena itu, Dasco tak membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut, RUU PPRT sudah berjalan selama 19 tahun.

“Nah oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pak Mahfud itu benar ada yang lama. Ada yang kemudian cepat. Misalnya KUHP, itu juga lebih lama. Tapi juga kemudian kan ada yang cepat tergantung situasi, kondisi, dan substansi,” ujar Dasco menegaskan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mendukung langkah Komnas HAM yang mendesak DPR untuk percepatan pengesahan RUU PPRT.

Menurut dia, RUU PPRT merupakan utang pemerintah kepada masyarakat. Mengingat tak kunjung ada kejelasan keabsahan selama 19 tahun terakhir. “Dukungan pemerintah terhadap segera disahkannya RUU PPRT ini karena ini juga sudah menjadi bagian dari nawacita. Artinya, bagi pemerintah ini utang,” kata Mahfud di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).

Ia menyatakan, saat ini pemerintah tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu DPR mengesahkan. Mahfud menegaskan, bila DPR sudah menyelesaikan draf RUU tersebut, maka pemerintah segera bisa menindaklanjuti.

RUU PPRT ini diharapkan bisa disahkan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024. “Karena ini hak inisiatifnya berangkat dari DPR, kami monggo dari DPR. Kalau pemerintah sendiri sih, kalau DPR udah ngirim (draf RUU), prosedurnya paling lama dua bulan kami sudah mengembalikan,” tutur Mahfud. (mus)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Berita Terkait

|
21 June 2024 - 07:35
Terbukti Terima Suap Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

WARTAPENANEWS.COM – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penerimaan suap korupsi BTS Bakti Kominfo. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

01
|
21 June 2024 - 07:11
Kamp-Kamp Pengungsi di Tengah Gaza Digempur Pasukan Israel

WARTAPENANEWS.COM –  Beberapa serangan udara Israel di Jalur Gaza tengah dan utara semalam hingga Kamis (20/6/2024) menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai puluhan lainnya. Sementara tank terus masuk memperdalam invasi

02
|
21 June 2024 - 06:37
BMKG: Sejumlah Wilayah di Indonesia Masih Berpotensi Hujan Lebat hingga 27 Juni

WARTAPENANEWS.COM – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat sepekan ke depan atau periode 21 hingga 27 Juni 2024 mendatang. “Pada bulan Juni 2024 sebagian

03