DIM Tuntas, RUU PPRT Segera Dibahas Pemerintah dengan DPR

IPOL.ID – Proses Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah menuntaskan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Selanjutnya, pemerintah segera melakukan pembahasan dengan DPR.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan, Chairul Fadhly Harahap, mengatakan, selama ini progres pembahasan DIM RUU PPRT berjalan dengan lancar dan cepat. Secara pentahapan, Kemnaker memulai konsolidasi internal sejak 5 April 2023, hingga pembahasan panitia antar K/L yang selesai pada 5 Mei 2023.

“Tentu kami di Kementerian Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras dan kerja cepat seluruh pihak terkait dalam pembahasan ini, sehingga DIM RUU PPRT ini dapat selesai dibahas dalam waktu yang singkat,” ungkap Chairul di Jakarta, dilansir Kamis, (115).

Chairul mengatakan, selain pembahasan dengan K/L terkait, secara simultan pihaknya juga melakukan beberapa kali serap aspirasi masyarakat. Dari serap aspirasi tersebut, beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain usulan terkait penambahan hak PRT atas waktu istirahat dan cuti; upah dalam bentuk uang; jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan; serta mendapatkan makanan dan akomodasi yang layak.

“Selain itu juga ada masukan terkait mekanisme pelaporan keberadaan PRT oleh pemberi kerja dan lembaga penempatan PRT, serta larangan menahan upah PRT oleh LPPRT, dan lainnya,” katanya.

Secara keseluruhan, jumlah DIM yang akan diusulkan sebanyak 358. Selanjutnya, pihaknya akan segera mengajukan hasil pembahasan DIM RUU PPRT ini kepada DPR untuk dilakukan pembahasan dengan Badan Legislasi.

“Oleh karena itu, kami optimis bisa menyelesaikan RUU PPRT ini pada waktunya,” pungkasnya. (ahmad)