WartaPenaNews, Jakarta – PDIP merotasi Ribka Tjiptaning dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI. Meski demikian, Ribka menanggapi dengan santai rotasi tersebut.
Menurut Ribka, rotasi tersebut membuat dirinya harus harus belajar hal baru terkait energi dan minyak. Energi dan Migas menjadi salah satu tugas pokok dari Komisi VII.
“Santai aja. Cuma lucu dan harus belajar. 17 tahun urus orang sakit, sekarang urus minyak, listrik,” kata Ribka, Selasa (19/1/2021).
Ia mengaku sudah mengetahui jika dirinya dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII. Ribka mengatakan, tidak ada pesan khusus dari pimpinan Fraksi PDIP baik Ketua Fraksi Utut Adianto maupun Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto kepada dirinya perihal pemindahan.
“Enggak ada. Tahu-tahu ada surat di ruanganku kemarin sore,” ujar Ribka seperti dikutip dari suara.com.
Sementara itu, Ribka yang sudah pindah ke Komisi VII per hari ini mengungkapkan kondisinya di rapat perdana yang diikutinya Diketahui pimpinan rapat juga sempat menyambut Ribka.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan melakukan rotasi terhadap anggota DPR Ribka Tjiptaning. Ribka yang sebelumnya menempati Komisi IX, kini dipindahkan oleh fraksi ke Komisi VII. Selain Ribka, ada sejumlah anggota lain yang ikut dirotasi.
Informasi mengenai rotasi sejumlah anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu diperoleh melalui surat perihal perubahan penugasan alat kelengkapan dewan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.
Adapun sejumlah anggota yang dirotasi berdasarkan surat tersebut di antaranya Ihsan Yunus yang sebelumnya pimpinan di Komisi VIII dipindah menjadi anggota Komisi II, Ribka Tjiptaning sebelumnya anggota Komisi IX menjadi Anggota Komisi VII.
Kemudian, Johan Budi sebelummya anggota Komisi II dipindah menjadi anggota Komisi III, Gilang Dhielafararez sebelumnya anggota Komisi VI dipindah menjadi anggota Komisi III, terakhir Marinus Ghea sebelumnya anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.
Berdasarkan surat tersebut, keputusan rotasi atau perubahan penugasan terhadap lima anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan berlaku mulai 18 Januari 2021. (rob)
