WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Pendidikan Arab Saudi mengatakan bahwa kurikulum baru tengah disusun dengan tujuan mendorong kebebasan berpikir dan toleransi di kalangan para murid.
Menteri Pendidikan Dr Hamad bin Muhammad al Sheikh mengatakan mata-mata pelajaran yang diajarkan akan memungkinkan para siswa bisa menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam berbagai situasi.
Menteri pendidikan sebelumnya, Ahmed al-Issa, mengatakan pengembangan kurikulum memasukkan proyek-proyek pendidikan baru yang mencakup mata pelajaran seperti filsafat dan pemikiran kritis.
Issa mengatakan sebagai bagian dari mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah menengah, Kementerian Pendidikan sudah menyelenggarakan berbagai lokakarya di lebih dari 100 sekolah menengah di Saudi, menurut situs berita Alarabiya.
Sebelumnya, diterbitkan hasil kajian dari satu lembaga kajian yang menyebutkan “ada upaya menyuntikkan muatan eksklusivitas dan kebencian di kurikulum dan upaya ini sudah digagalkan”.
Kajian ini juga menyebutkan warga Arab Saudi bisa hidup berdampingan dan harmonis di tengah beragaman.
Diyakini, para pejabat ingin mempercepat pengembangan kurikulum baru yang bisa memfilter konten ujaran kebencian dan memasukkan konten-konten pendidikan yang lebih humanis dan moderat.
Peneliti pendidikan Mohamed Asiri, kepada situs berita Arab Weekly, mengatakan bahwa tujuan mereformasi kurikulum adalah “membentuk generasi yang patrotik, yang toleran, yang menghargai keberagaman dan memandang dunia dengan pendekatan yang humanis dan moderat”.
Perubahan konten kurikulum ini disambut baik, namun beberapa kalangan berpandangan kemajuan di lapangan tidak secepat yang diinginkan.
Seorang guru kepada situs berita Arab Weekly mengatakan bahwa pengembangan kurikulum adalah perubahan yang positif, namun perubahannya berjalan lambat dan tak responsif menyerap perubahan cepat di lapangan.
Dalam beberapa tahun belakangan, Saudi menerapkan sejumlah reformasi di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, di bawah program nasional Visi 2030, yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Saudi terhadap minyak dan mendiversifikasi ekonomi.
Namun, di saat sejumlah langkah reformasi diterapkan, pemerintah juga menekan kalangan aktivis dan Islamis yang mendesak adanya hak-hak sosial dan politik yang lebih besar.
Di luar sektor pendidikan, Saudi membangkitkan industri hiburan dan pariwisata untuk menopang ekonomi.
Dikatakannya bahwa pengembangan industri hiburan asli dalam negeri dan pariwisata berpotensi mendatangkan pemasukan US$22 miliar atau sekitar Rp293 triliun.
September tahun lalu, Saudi untuk pertama kalinya membuka diri untuk wisatawan asing dengan meluncurkan skema visa untuk 49 negara, langkah pertama yang dilakukan setelah sebelumnya hanya terbatas pada visa umrah dan haji, pebisnis dan pekerja asing.
Namun Mekkah dan Madinah tetap tertutup untuk non-Muslim. (mus)
