wartapenanews.com – Kasus pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar oleh pelaku yang masih berusia di bawah umur mengundang tanda tanya publik tentang hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku. Tak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa orang tua pelaku harus turut bertanggung jawab atas tindakan keji anaknya.
Diungkapkan Kriminolog Universitas Surabaya (Ubaya), Dr. Elfina L.Sahetapy, S.H., LL.M, hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban perwalian.
“Artinya kita tidak bisa mengatakan ‘Oh ya orang tua harus (bertanggung jawab)’. Bagaimana kalau dia tinggal dengan wali, dengan pakde nya, dengan bude nya, atau barangkali dia tidak punya orang tua, dia tinggal di panti asuhan, siapa yang harus bertanggung jawab?” jelasnya kepada Basra, Selasa (10/1) sore.
“Kita tidak bisa mengatakan orang tua pasti salah. Ada sebagian orang tua yang sudah berusaha mendidik (anak) dengan cara mereka, tapi karena kurang perhatian karena orang tua harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga ada hal-hal yang terlepas dan anak-anak ini mencarinya di luar dan kemudian bertemulah dengan pergaulan di luar yang kebanyakan jadi faktor pemicu (melakukan tindak kejahatan),” paparnya.
Diungkapkan perempuan yang kerap disapa Ina ini, penjatuhan hukuman pidana memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk melindungi masyarakat supaya mereka yang berperilaku pidana tidak hidup bebas di luar.
Kedua, melindungi si pelaku sendiri supaya tidak dihakimi massa. Kalau dia di luar dan tidak dipidana maka massa yang akan menghakimi. Ketiga, melindungi korban.
“Kalau anak-anak melakukan tindak pidana, menurut saya harus dilihat berat ringannya pidana. Jadi kalau ini pembunuhan dan apakah dengan perampasan kemerdekaan atau pidana penjara cukup membuat mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan salah, menurut saya tidak cukup,” kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ubaya.
“Saya tidak bilang pembinaan di penjara itu salah atau kurang, tetapi anak-anak (pelaku) ini kan punya potret kehidupan yang salah. Artinya mindset mereka ini yang harus dibenahi, tidak hanya badannya saja yang dikurung di dalam. Tapi juga harus ada monitoring terhadap pembinaan terhadap akhlak mereka, bahwa mereka harus sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini salah,” tegasnya.
Di dalam melakukan pembinaan ataupun pemidanaan terhadap anak, kata perempuan yang kerap disapa Ina ini, aspek hukum tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada aspek psikologi yang menyertai.
“Di LP Anak itu masih kurang tenaga psikologi sehingga secara keilmuan tidak ada yang mendampingi anak secara ilmu psikologi. Jadi saya kira dua ilmu ini (hukum dan psikologi) harus berjalan beriringan di dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak,” tukasnya.
Terkait hukuman yang pantas bagi pelaku pembunuhan anak di Makassar tersebut, Ina mengungkapkan jika hukuman yang tepat adalah hukuman penjara disertai pembinaan.
“Kalau diberi pembinaan saja saya yakin masyarakat tidak akan terima. Ini harus ada pembelajaran khusus bagi mereka (pelaku). Saya sih sepakat jika hakim nantinya menjatuhkan pidana penjara,” ujarnya.
“Tapi ya jangan cuma (penjara) itu. Kalau (penjara) saja ditakutkan mereka tidak belajar, nanti keluar (penjara) mindset masih tetap sama saja nantinya bisa berlanjut menjadi residivis,” tukasnya. (mus)
