WartaPenaNews, Jakarta – Hukuman kebiri beberapa terakhir ini kembali ramai dikupas. setelah seorang pemuda berumur 20 tahun untuk kali pertamanya dijatuhi pidana berwujud kebiri kimia. Masalah ini mengakibatkan kontroversi pada sejumlah faksi.
Ada yang mendukung dan tidak. seperti diantaranya, Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mendukung ketentuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman pidana kebiri. Namun, apa ada resikonya dari kebiri kimia yang diberi.
Dalam jurnal berjudul Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians’ Views, dijelaskan jika kebiri kimia mungkin memiliki resikonya yang serius.
Obat-obatan seperti medroksiprogesteron asetat, siproteron asetat, dan agonis LHRH, disaat diberi untuk pengebirian kimia, bisa menyebabkan penurunan yang subtansial tidak cuma pada testosteron serum tetapi pun dalam estradiol.
Pria berinisial AJ yang disangka mencabuli tiga belas beberapa anak, termasuk putri kandungnya, saat ditahan di Tempat Kepolisian Resor Cilegon pada Kamis, 12 Juli 2018.
Predator 13 Anak di Cilegon Konsisten Bergairah dengan Istrinya
Estrogen mainkan andil fisiologis yang penting bahkan pada pria karena mereka memiliki resiko memberikan keuntungan pada perkembangan tulang dan pematangan tulang, peranan otak, dan biologi kardiovaskular. Oleh karena itu, pengebirian kimia disangkutkan dengan berbagai resikonya, termasuk osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan masalah metabolisme glukosa dan lipid.
Tidak hanya itu stres, hot flashes, infertilitas, dan anemia bisa pula terjadi sebagai resikonya dari kebiri kimia. Walaupun demikian, pengibirian kimia pun sering mengalami perbincangan karena aalasan sosial dan medis.
Dari sisi sosial pengebirian bahan kimia mungkin tidak jamin hak asasi manusia untuk beberapa kasus tidak sukarela yang dilakukan tanpa perjanjian dari pelaku pelecehan seksual, dan dengan demikian bisa dianggap cuma sebagai hukuman dan bukan perlakuan.
Jadi informasi, Hukuman kebiri kimia terhadap Aris ini merupakan eksekusi pertama yang akan dilakukan di Indonesia. Lantaran itu, untuk melakukannya juga ternyata masih mengalami rintangan. Hal itu seperti disadari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Richard Marpaung. (mus)
