WartaPenaNews, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akhirnya bertemu dengan dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (21/1). Langkah ini sebagai upaya menekan kabar bohong (hoaks) yang dewasa ini merebak.
Pertemuan tersebut membahas langkah nyata untuk mengurangi penyebaran hoaks yang sangat cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. Upaya pengurangan penyebaran hoaks melalui WhatsApp telah menjadi perhatian global.
“World Global Influencer Leader dari empat negara telah melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoaks. Dalam pembahasan itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Kominfo Rudiantara,” terang Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam siaran persnya tadi malam.
Pembatasan jumlah forward pesan melalui WhatsApp telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018. Adapun beta test fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir. “Salah satu poinnya, mengena pada fitur pembatasan forward pesan melalui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau 22 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB,” terangnya.
Pembatasan jumlah forward pesan pada aplikasi Whatsapp baru berlaku untuk pengguna OS Android. Untuk IOS sedang dalam proses pengembangan. “Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu,” imbuhnya.
Ya, menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoaks bermunculan. Korbannya pun menyasar calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu, baik Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Misalnya yang pernah menargetkan Jokowi yang adalah petahana. Sebuah tautan berita dengan judul “Astaghfirullah, Para Pejabat di Era Jokowi Sosialisasi Manfaat Miras” marak beredar di media sosial.
Dalam berita tersebut, terpampang gambar Joko Widodo bersama beberapa menteri dan tamu lainnya bersulang mengangkat gelas masing-masing. Berita tersebut mengabarkan istana negara dan kantor-kantor menteri sudah bebas menyajikan minuman beralkohol yang disuplai dari minimarket terdekat.
Dicantumkan juga kutipan yang berasal dari Ketua Progres 98 Faizal Assegaf. Faizal disebut mengakui bahwa ada tradisi baru di lingkungan pemerintahan yaitu tradisi minum miras. “Tradisi mabuk alias teler berat akan menjadi budaya baru bagi pejabat negara dan hal itu mau ditularkan kepada rakyat,” ungkap Faizal dalam berita itu.
Berita tersebut sudah terkonfirmasi hoaks. Ketua Progres 98, Faizal Assegaf yang namanya dicatut membantah dirinya pernah memberikan pernyataan seperti tertulis dalam artikel tersebut. Kabar serupa ternyata juga pernah tersebar pada 2015 lalu.
Berita hoaks juga diarahkan ke calon wakil presiden Sandiaga Uno. Sebuah akun Facebook membagikan sebuah gambar tangkapan layar yang menampilkan sebuah berita dari Liputan6.com dengan judul “Sandiaga: Atlet Pribumi Kita Fisiknya Lemah, IQ-nya Rendah, Indonesia Gak Bakal Juara Asian Games 2018”.
Bersama gambar itu, penulisnya mengatakan, “Jangan pilih orang pesimis ini menjadi seorang pemimpin. Orang pesimis ini menghina bangsanya sendiri”. Gambar tangkapan layar terbukti telah dimanipulasi dengan mengganti judul berita. Apalagi, font huruf dalam berita manipulasi tersebut tak sama dengan yang digunakan Liputan6.com.
Wasisto Raharjo Jati, staf peneliti di Puslit Politik LIPI menilai, fenomena haters dan hoaks akan terus meningkat menjelang Pilpres 2019. Salah satu alasannya karena berkaitan naiknya elektabilitas Jokowi sebagai incumbent dan sikap politik terhadap Prabowo Subianto.
“Haters ini kebanyakan partisan, namun mereka menggunakan plafform nonpartai yang menurut saya bisa berpotensi besar nanti, karena tak terikat oleh organisasi. Hanya sekadar sikap massa,” kata Wasisto.
Dia menilai, karena sifat haters adalah nonpartai maka tidak terkontrol. Mereka bisa berkembang tidak hanya di level masyarakat, tapi di level lain seperti kalangan politikus, tokoh masyarakat, dan mereka yang memungkinkan memobilisasi massa.
Wasisto mengatakan, karena para pembenci ini loyalis, maka kemungkinan dua dari pasangan calon bisa jadi sasaran kebencian. Namun, intesitas lebih mengarah ke petahana daripada kompetitor. “Karena elektabilitas, figur, ekspektasi publik ke petahana lebih tinggi,” ujar dia.
Serangan terhadap kubu Prabowo, kemungkinan akan mengarah kepada sosoknya di masa lalu, seperti isu pelanggaran hak asasi manusia hingga kesendiriannya. “Yang sering saya lihat, isu untuk Prabowo lebih pada isu pribadi, dan isu Jokowi ke arah elektablitasnya,” kata Wasisto.
Dia mengatakan, haters berpotensi untuk mengkonstruksi perilaku pemilih. Mereka berperan besar bagaimana mem-brainstroming pemilih memilih calon yang dikehendaki. Para pembenci ini akan menjadi semacam aktor kampanye yang tersembunyi.
Untuk menghadapi haters, kedua tim sukses dari pasangan capres-cawapres harus menguatkan citra pada jagoannya. Namun, jangan sampai citra yang ditampilkan tidak relevan dengan hasil yang capai. “Ini titik masuk jadi hater. Seringkali haters yang nyinyir seringkali menyerang kelemahanan calon. Maksudnya, penguatan performa sebagai paslon sebagai calon dikuatkan sehingga para pembenci tak bisa masuk.
“Haters muncul karena kepentingan pribadi dan kelompok, kemudian sentimen identitas. Seringali haters menyerang agama, etnis. Mereka tidak punya akses ke sumber kekuatan, sehingga memobilisasi massa dengan kebencian tertentu,” terang Wasisto. (*/dbs)
