29 Januari 2023 - 05:56 5:56
728x90

Jelang Pemilu 2019, Nasib Warga di Kawasan Ini Bikin Dilematis

WartaPenaNews, Jakarta – Nasib ratusan warga di Kawasan Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung terancam tidak dapat turut serta memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang. Pasalnya selain belum terdata, mereka juga tidak memiliki administrasi kependudukan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, jika hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, hak masyarakat di kawasan Moro-Moro sama dengan warga yang lain. Bisa memilih pemimpin secara langsung.

Titi menegaskan, KPU harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera mendata jumlah warga di Moro-Moro. Jika memang syarat untuk bisa memilih pada pemilu adalah KTP elektonik, maka harus ada terobosan hukum.

“Pemerintah tidak bisa mencabut hak pilih warga negara karena alasan lain. Saya rasa pemerintah daerah setempat, Kemendagri dan KPU harus membuat terobosan hukum. Agar hak konstitusi mereka tidak terabaikan,” kata Titi, Senin (21/1) lalu.

Sementara itu, Komisoner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, jika masalah di Moro-Moro merupakan masalah yang dilematis. Bukan tanpa alasan, karena KPU mewajibkan pemilih untuk mengunakan identitas. Jika tidak, maka dipastikan tidak bisa memilih.

Terkait, hak konstitusi sebagai warga negara dimana harus dipenuhi. Karena negara menjamin setiap warganya untuk bisa memilih dalam pemilu. Itupun tertuang dalam undang-undang. KPU memiliki alasan lain yakni perihal status wilayah tempat tinggal yang tidak memenuhi aturan.

“Tapi begini, karena mereka menempati wilayah yang jelas dilarang, berarti mereka illegal. Kalau kita buatkan akta kependudukan, nantinya kita mengakui kalau wilayah tersebut adalah miliknya. Karena di kartu penduduk kan harus ada alamatnya,” papar Wahyu, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Labih lanjut Wahyu mengatakan, jika seharusnya persoalan tersebut bisa diselesaikan pemerintah daerah setempat. Sehingga jika sudah terdata bisa ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat, bilamana dapat dipenuhi itu lebih baik. Jika memang nantinya ada pendataan, KPU baru bisa menindaklanjuti,” tutup Wahyu. (dbs)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

satu 1
Pelaku Pembunuhan Ojol di Tangerang Ternyata Bukan Ojol
garis polisi
Dibakar Hidup-hidup, Wanita Paruh Baya di Sorong Meregang Nyawa
film
Deretan Film Semi China Terbaik
Kendra Lust
Demi Mejeng di UFC, Bintang Porno ini Rela Bayar Mahal
One Night Stand (2016)
7 Film Semi India Paling Sensual dan Adegan Panas
ahy
Usung Anies Capres, AHY Ajak NasDem-PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
bharada e
Tuntutan Terhadap Richard Eliezer Dinilai Janggal
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
satu 1
Ketua Komite Yudisial Asprov PSSI Sulut Dorong Devanda Aditya Putra Jadi Sekjen PSSI

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
28 Januari 2023 - 21:36
Cara Cerdas Memperkenalkan Energi Masa Depan ke Anak

wartapenanews.com -  " Saat dunia krisis energi tak terbaharukan, sejumlah kebijakan dan upaya dilakukan pemerintah dan staken holder dengan menghadirkan alternatif energi alam yang ramah lingkungan. Energi alam terbaharukan ini

01
|
28 Januari 2023 - 21:31
Rayakan Hari jadi ke 110 Tahun Sharp Gaungkan Kampaye Pelestarian Lingkungan ke Siswa Sekolah

wartapenanews.com - Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama tahun 2022 volume sampah di Indonesia mencapai 17.729.071 sampah per tahunnya. Sebesar 18,3%-nya adalah sampah plastik. Saat

02
|
28 Januari 2023 - 12:40
Biaya Haji Naik Jangan Panik, Arrum Haji Pegadaian Jadi Solusi Wujudkan Niat Baik

wartapenanews.com -  Usulan kenaikan biaya haji tengah menjadi perbincangan publik. Tak hanya memakan waktu tunggu keberangkatan yang semakin lama, melainkan biaya haji yang nyaris naik dua kali lipat dibandingkan tahun

03