WartaPenaNews, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak China menghentikan segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya kepada etnis muslim Uighur di Xinjiang.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyusul pemberitaan media asing dan nasional yang menyebut adanya lobi dari Pemerintahan Tiongkok terhadap Ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia terhadap etnis Muslin Uighur.
Peryataan sikap Muhammadiyan ini disampaikan dalam jumpa pers di Aula Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/9/2019). Pada kesempatan itu Muhammadiyah menyampaikan tujuh pernyataan sikap.
Pertama, menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah China terhadap PP Muhammadiyah, PBNU dan MUI sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU dan MUI atas permasalahan HAM di Xinjiang.
Kedua, mendesak pemerintah China untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyarakat Uighur. Pemerintah China agar menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun.
Ketiga, mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi terkait dengan pelanggaran HAM atas masyarakat Uighur, Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India dan sebagainya.
Keempat, mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam khususnya di Xinjiang.
Kelima, mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.
Keenam, mengimbau umat Islam agar menyikapi masalah pelanggaran HAM di Xinjiang dengan penuh kearifan rasional damai dan tetap memelihara ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa.
Terakhir atau ketujuh, mengimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan dengan cerdas berpegang teguh pada Kithoh dan kepribadian Muhammadiyah tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (rob)
