WartaPenaNews, Jakarta – Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat awalnya hanya dijadikan momentum untuk menaikkan elektabilitas. Namun, langkah tersebut dinilai gagal dan menjadi blunder.
“SBY telah menyusun grand design strategi untuk menutupi tujuan utama yang tersembunyi terkait konflik internal Demokrat, yang awalnya untuk menaikkan elektabilitas, kini berubah untuk memertahankan Demokrat AHY agar mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” kata pengamat politik dan pegiat media, Ninoy Karundeng di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Grand design strategi awal, lanjut dia, adalah upaya menghembuskan isu-isu kudeta dan keterlibatan Istana.
“AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Tujuannya untuk menarik perhatian, mengalihkan isu sebenarnya yakni SBY dan AHY menjadikan Partai Demokrat sebagai milik pribadi. Karena sejatinya SBY dan AHY sudah sejak bulan April 2020 tahu bahwa kepemimpinan AHY cepat atau lambat akan menjadi bom waktu yang meledak dan melumat Cikeas,” jelas Ninoy.
Ketika SBY melibatkan Moeldoko dan Presiden Jokowi dalam konflik internal Demokrat justru mendorong para kader melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). SBY tersengat dan kaget terkait pelaksanaan KLB yang luput dari perhatian.
Teranyar, strategi SBY tersebut dijalankan dengan menggunakan seluruh potensi komunikasi media dan media sosial.
“Yang dilakukan oleh Benny K Harman adalah bagian dari strategi komunikasi medsos SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk menciptakan opini seolah Polri ikut terlibat dalam konflik internal Demokrat,” kata Ninoy.
Sebelumnya, lanjut Ninoy, SBY membuat pernyataan yang justru menyatakan, Presiden Jokowi, BIN, Kapolri, Kemenkumham, Menko Polhukam, tidak terlibat dalam konflik Demokrat. Namun di pihak lain, Benny K Harman membuat hoaks yang bertujuan untuk membangun opini Polri nyatanya terlibat. Ini strategi komunikasi yang sangat terstruktur ala SBY.
“Cara-cara adu domba menyerang Kemenkumham, termasuk hoaks keterlibatan Polri yang dicuitkan oleh Benny K Harman, serta keterlibatan Istana, memiliki tujuan untuk memengaruhi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dengan cara itu SBY berharap Yasonna tertekan secara psikologis, lewat opini publik yang terbangun, maka Yasonna akan membuktikan diri netral dengan cara menolak Demokrat Moeldoko. Grand strategi yang mudah dipahami,” demikian Ninoy Karundeng. (mus)
