IPOL.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan DKI Jakarta terus menjangkau calon pesertanya hingga ke perkampungan budaya betawi. Petugas BPJS Ketenagakerjaan pun melakukan sosialisasi sejumlah manfaat diperoleh masyarakat.
“BPJS Ketenagakerjaan DKI komitmen melakukan sosialisasi program pemerintah ini secara masif sampai ke sudut terkecil sehingga program itu bisa dinikmati di sektor formal/penerima upah (PU) dan informal/bukan penerima upah (BPU),” tutur Wakil Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Indra Iswanto di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/7).
Dalam Talkshow bertema ‘Launching Kerja Keras Bebas Cemas BPJS Ketenagakerjaan Masuk Perkampungan Budaya Betawi’, Indra menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan bagi para pekerja di kantor dan dimana pun mereka berada.
“Kami punya komitmen, perusahaan itu wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi masih ada saja perusahaan membandel, dari 90 pekerja yang ada hanya 9 pekerja saja didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” beber Indra.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, persoalan lain dihadapi adalah soal iuran pada perusahaan menunggak, sehingga BPJS konsern terhadap permasalahan itu.
“Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan kolaborasi dengan PTSP jika ada pelanggaran maka akan dikordinasikan ke PTSP dan kelak tidak akan ada lagi pelayanan, perizinan usahanya pun bisa dicabut,” tegas Indra.
Jangkauan BPJS Ketenagakerjaan kepada calon peserta hingga merambah ke desa maupun perkampungan budaya betawi itu, karena pada 11 kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan se-Indonesia tengah menjalankan program tersebut.
“Nah, BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta memilih desa, perkampungan Setu Babakan yang merupakan cagar budaya betawi karena memang dipilih yang memiliki ikon. Kebetulan juga di sini banyak pekerja di sektor BPU seperti pembuat bir pletok, kerak telor dan dodol betawi serta para pekerja seni,” ucap Indra.
“Jadi pas tempatnya, pas dengan wilayah DKI Jakarta, sehingga kantor BPJS Ketenagakerjaan DKI memilih desa Setu Babakan ini,” tambah dia.
Tujuan dan targetnya, seperti yang sudah disampaikan, pertama memberikan informasi lebih luas agar masyarakat pekerja menjadi tahu program BPJS Ketenagakerjaan, kegunaannya hingga manfaat yang bisa diperoleh.
“Ketika tahu akan menjadi kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta. Itu goalsnya, tahu dulu masyarakatnya,” terangnya.
Kedua, petugas BPJS Ketenagakerjaan akan proaktif dan secara masif memberi informasi, manfaatnya saat di lapangan. Hingga terjun ke ujung terkecil seperti pada tingkat RT dan RW bekerjasama dengan lurah serta camat.
“Kita juga ada agen perisai, di Jakarta ada 4.000 perisai sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan akuisisi”.
Rencananya agen perisai tersebut akan terus ditingkatkan, dengan rincian satu kantor mencapai 200 perisai sehingga dikalikan 23 kantor wilayah DKI menjadi sekitar 6.000-7.000 perisai.
Mengenai iuran peserta Rp 16.800 per bulan BPJS Ketenagakerjaan, sambungnya, untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 10.000, dan Jaminan Kematian Rp 6.800. Sejak Tahun 2015 hal itu sudah berjalan.
“Jadi manfaatnya, peserta yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan di rumah sakit (RS) tanpa batas, di RS pemerintah diberikan di kelas 1, dan RS swasta, kelas 2,” ujarnya.
Kemudian peserta yang mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal akan mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji. Meninggal karena sakit mendapatkan Rp 42 juta hingga dapat beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak.
Diakuinya, program negara murah dan luar biasa yang tengah berjalan itu menjadi tantangan petugas BPJS Ketenagakerjaan. Belum tersosialisasikan ke masyarakat yang belum tahu bahwa BPJS itu bisa melindungi para pekerja berisiko sosial.
“Itu jadi sebuah tantangan yang harus kami selesaikan,” tukasnya.
Lebih lanjut, jika iuran (peserta) menunggak, karena lupa maka peserta bisa membayar kekurangan terlebih dahulu dan mendapatkan kembali manfaatnya.
“Jika tidak meneruskan, berarti tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan lagi,” katanya.
Total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta ada sebanyak 2,7 juta peserta dari penduduk pekerja 4,7 juta jiwa. Sehingga pihaknya masih ada pekerjaan rumah terhadap sekitar 2 juta pekerja tersebut.
“Target tahun ini menjangkau 1,2 juta orang, baik di sektor PU, BPU, maupun jasa kontruksi mereka harus menjadi peserta,” ungkap Indra.
Seperti halnya pemulung yang ada di DKI sampai ke Bantar Gebang itu pun dilindungi oleh salah satu kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Karena ada anggaran dari DKI, aktivitas ekonomi yang mereka lakukan dengan paguyuban. “Nah itu juga kami sampaikan,” ucapnya.
Makanya dari seluruh penduduk Indonesia, terdapat 60 juta di sektor BPU, sedangkan formalnya sudah hampir 80 persen terlindungi. Untuk BPU di DKI Jakarta baru 21 persen dari target 1,2 juta jiwa.
“Termasuk ojek, ojol, pedagang, pekerja seni, itu mereka bukan penerima upah”.
Hingga, sambungnya, pada perusahaan CSR tetap dilakukan kerjasama, mereka bisa memilih sasaran yang ingin mereka lindungi. “Kami bekerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ada langkah-langkah itu,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur DKI bidang Budaya dan Pariwisata, Marullah Matali menekankan, menjadi tugas pemerintah memberikan perlindungan kepada warga masyarakat.
“Feedbacknya warga masyarakat mempersembahkan yang terbaik. Cemasnya ditanggung negara,” ujar Marullah.
Marullah mengatakan, mereka ada yang kerja kantoran, ada yang kerja di rumah menghasilkan uang, bukan digaji. Bukan penerima upah tapi punya duit. Sehingga mereka bekerja dengan caranya masing-masing.
“Nah, BPJS harus meningkatkan pelayanannya disitu, kalau bisa jangan dinaikkan besaran iurannya. Bagi saya ini harus direspon baik, karena dari iuran Rp 16.800 itu peserta sudah dapat macam-macam manfaat,” katanya.
“InsyaAllah aman, suatu ketika umur tidak sampai, kerja keras terbebas dan cemas pun hilang,” tambahnya.
Marullah pun berharap, BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih proaktif menyampaikan bonus-bonus kepada masyarakat. “Mungkin Ibu-Ibu belum paham, mengelola uang banyak mau dikemanakan, dan menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan sering-sering ketuk pintu ke kelurahan dan kecamatan,” harap dia.
Sementara, Kasudin Ketenagakerjaan Jakarta Selatan, Fidiyah Rokhim menambahkan, terkait pada sektor BPU dan PU, BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih merambah mereka yang pemulung, meski bukan formal tapi mereka bisa mendapatkan uang dan berpotensi menghasilkan uang besar.
“Tentunya mereka punya lapak, banyak angkutannya. Pada jam-jam subuh mereka sudah bekerja di wilayah Jakarta.
Tentunya ada lurah, camat, RT dan RW yang dapat digandeng BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Fidiyah.
Dalam hal pengawasan perusahaan yang ada di Jakarta Selatan, pihaknya terus melakukan pengawasan setiap bulannya. Dengan mendatangi 10 perusahaan maupun badan usaha untuk dilakukan pengawasan norma-norma kerjanya.
Apakah ada temuan pelanggaran? Fidiyah menegaskan, kalau pelanggaran tentu ada, makanya menjadi tugas pihaknya menertibkan supaya perusahaan itu patuh. Kadangkala ada perusahaan memiliki 90 pekerja tetapi tidak seluruhnya didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Padahal itu sangat berbahaya, pekerja rentan mengalami musibah kecelakaan kerja, belum lagi di luar jam kerja,” ungkap Fidiyah.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Indra dan Deputi Gubernur DKI, Marullah secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada dua peserta yakni Acih Sugianti, 50, pedagang bir pletok, dan Nurseha, 52, pedagang kerak telor.
Acih, 50, mengatakan, waktu itu pernah dibuat BPJS Ketenagakerjaan disini tetapi tidak berjalan. Kini petugas BPJS Ketenagakerjaan menjangkau pedagang di Setu Babakan ini. InsyaAllah adanya potensi berjualan yang berjalan lancar, bayar iuran pun lancar.
“Sebenarnya kalau diniatkan dari diri sendiri, wajib membayar iuran. Dengan menjadi peserta, jangan hanya janji-janji kami dapat. Pemerintah harus objektif dan manfaat didapat harus realistis dan tidak dipersulit,” harap Acih.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak, Muhammad Izzadin, Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Imron, dan Lurah Ciganjur, Yuyun Yunaenah, serta Ibu-Ibu peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Joesvicar Iqbal/msb)
