WartaPenaNews, Jakarta – Tes baca Al Quran bagi calon presiden dan wakil presiden tak diatur dalam Undang-undang tentang Pemilu maupun Peratiran KPU. Sehingga tak ada kewajiban bagi pasangan capres untuk memenuhi undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh.
“Tidak ada kewajiban bagi capres untuk menghadiri undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh. Tapi jika capres-cawapres mau hadir di uji baca Alquran untuk meyakinkan rakyat Aceh, itu berpulang kepada masing-masing Capres,” kata Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menanggapi isu tes baca Alquran bagi pasangan capres/cawapres melalui keterangannya, Selasa (1/1/2019).
Menurut dia, munculnya ide tes baca Al Quran bagi pasangan capres ini tidak terlepas dari menguatnya politik identitas yang ditandai dengan mencuatnya simbol-simbol agama. Hal itu sudah terlihat sejak Pilkada DKI Jakarta hingga Pilkada serentak, isu politik berbasis agama kian mendominasi ruang publik.
“Pada mulanya, Jokowi dihantam berbagai isu yang berbau SARA. Berbagai opini dibangun untuk mendelegitimasi keislaman Jokowi. Berbagai tudingan yang diembuskan hingga tuduhan Jokowi melakukan kriminalisasi ulama, keturunan Cina, antek aseng hingga dituduh pernah menjadi kader Partai Komunis Indonesia (PKI),” kata dia.
Tak hanya Jokowi, kini Prabowo Subianto pun tak luput dari isu agama yang meragukan keislamannya, calon presiden nomor urut 02 itu didera isu tidak bisa menjadi imam sholat. Bahkan, kata dia, dengan beredarnya video yang diduga Prabowo ikut merayakan natal bersama dengan keluarga dan kaum kristiani menjadi viral.
“Akhirnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2019 mulai terjebak dengan suasana politik identitas. Hal ini membuat demokrasi kita mengalami defisit,” jelas dia.
Karyono menambahkan, Pemilu yang seharusnya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas akhirnya bergeser menjadi sekadar caci maki, dan penuh ujaran kebencian.
Selain itu, dampak dari menguatnya politik identitas bisa merusak esensi demokrasi dan mendorong segregasi sosial. Lebih dari itu, isu SARA berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. (rob)
