WARTAPENANEWS.COM – Pencatutan KTP warga Jakarta untuk dukung pasangan cagub-cawagub jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto memunculkan polemik. Mereka kesal karena nama mereka tiba-tiba ada dalam daftar pendukung pasangan tersebut.
Banyak pihak menilai, ini adalah tindakan kecurangan, hingga pelanggaran berat pidana. KPU-Bawaslu pun diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Masyarakat yang merasa KTP nya dicatut, bisa melaporkan ke kantor KPU terdekat. Lantas, KPU akan melakukan verifikasi dan klarifikasi. Jika terbukti ada pencatutan, jumlah data pendukung pasangan calon tersebut akan dikurangi.
“Kalau klarifikasi terbukti benar, maka data tersebut bisa mengurangi jumlah dukungan pendukung bakal pasangan calon perseorangan,” kata Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta, Doddy Wijaya, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Sementara itu, KPU Jakarta tak bisa berkomentar banyak soal sumber data KTP itu. Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta, Dody Wijaya, menegaskan kejadian itu di luar kewenangan pihaknya.
“Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami,” kata Doddy.
“Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Kami verifikasi faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung atau tidak mendukung,” jelasnya. (mus)
