WartaPenaNews, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim jika proses produksi telah mencapai 98 persen dan distribusi sebesar 96 persen. Target keseluruhan distribusi dan produksi hingga mencapai 100 persen dipastikan rampung pada 30 Maret mendatang. Itu termasuk penggantian surat suara hasil sortir yang sebelumnya dinyatakan tidak layak.
“Target termasuk penggantian surat suara hasil sortir di KPU kabupaten/kota. Kalau lihat di TV ada surat suara di televisi merupakan suatu hal yang standar. Jangan berpikir aneh-aneh, itu proses yang standar karena KPU kabupaten/kota tugasnya menyortir untuk dilaporkan ke KPU pusat. Lalu KPU pusat melaporkan ke pabrik penyedia untuk mengganti tanpa konsekuensi penambahan anggaran sedikit pun,†tegas Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Rabu (27/3).
Memasuki kampanye rapat umum, Pramono menjelaskan telah ditetapkan zonasi agar partai politik dan peserta Pemilu teratur dan tidak bentrok dengan kampanye rapat umum partai politik/calon lain.
“Saat ini sudah masuk kampanye rapat umum. Ada dua kali debat lagi, 30 Maret untuk debat calon presiden dan 13 April pada saat selesai masa kampanye, debat untuk calon presiden dan wakil presiden. Iklan di media juga sudah mulai, jangan heran kalau bapak/ibu menonton televisi sudah ada iklan kampanye,†katanya.
“Kami sudah menetapkan zonasi. Ini sering salah paham, ada parpol yang mau mengadakan kampanye pertemuan terbatas, pas bukan gilirannya oleh KPU kota/kabupaten dilarang. Padahal, zonasi hanya berlaku untuk rapat umum, yang lain boleh kampanye dengan metode lain, seperti pertemuan tetap muka atau terbatas,†terangnya.
Perihal puncak pemungutan dan penghitungan suara akan dilakukan sesuai undang-undang, yaitu dilakukan di hari yang sama. Ia menjelaskan, simulasi terakhir di Jogjakarta, pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu sesuai Undang-Undang tidak lebih dari pukul 24.00.
Sementara Rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan secara berjenjang dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Berbeda dengan Pemilu 2014 lalu yang dilakukan dari tingkat desa. Sedangkan alokasi waktu yang diberikan pada kecamatan yang memiliki banyak TPS akan diberi waktu maksimal 17 hari dan disesesuaikan dengan anggaran. Selain itu, rekapitulasi juga akan dilakukan di kantor KPU bukan di hotel.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menjelaskan tentang sistem informasi penghitungan yang dibuat KPU, yaitu SITUNG. Meski demikian, SITUNG bukanlah hasil resmi dari KPU, sistem tersebut hanya memenuhi kebutuhan publik yang menginginkan hitung cepat.
“Rekapitulasi manual butuh waktu yang lama, sekitar 35 hari, sedangkan kebutuhan publik kan pengen serba cepat. Untuk itu KPU menyusun SITUNG yang telah dibentuk KPU sejak 2004 sebagai alat bantu transparansi dan kontrol, siapapun bisa mengunduh perolehan dari TPS dan memastikan suara di TPS sesuai,†bebernya.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, proses pencetakan surat suara telah selesai dilaksanakan kemarin (27/3). Hanya tinggal pendistribusian di sejumlah kota/kabupaten yang belum sepenuhnya. Namun Arief belum merinci, kota/kabupaten mana sajayang belum terdistribusi surat suara.
KPU RI masih menunggu laporan dari sejumlah daerah terkait logistic yang kurang. Begitu juga termasuk proses penyortiran surat suara. Jika ada yang rusak, akan segera digantikan dengan surat suara yang baru. (*/dbs)
