WartaPenaNews, Kalbar – Masyarakat di Kalimantan Barat meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melanjutkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hal itu dikarenakan Program BSPS berhasil mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah.
“Kami sangat berterimakasih karena pemerintah memiliki Program BSPS yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami harap program seperti itu bisa terus dilanjutkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan seperti bedah rumah itu,†ujar salah seorang penerima Program BSPS, Hampase (49 tahun) di Desa Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.
Hampase mengungkapkan, dirinya mendapatkan bantuan Program BSPS pada tahun 2020 lalu. Dulu rumahnya hanya berukuran kecil yakni 4 x 6 meter dan dindingnya hanya dari papan kayu dan atap yang sering bocor ketika hujan turun.
Setelah di data oleh pihak desa dan lolos administrasi dan verifikasi lapangan dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, dirinya dinyatakan berhak menerima bantuan Program BSPS. Dirinya disampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan warga lainnya secara bekelompok memperbaiki rumahnya.
“Alhamdulillah sekarang sekarang saya sudah memiliki rumah dengan dinding batako dan disemen. Atapnya juga sudah diperbaiki sehingga tidak bocor lagi. Saya dan keluarga jadi nyaman tinggal di rumah,†terangnya.
Hal senada juga disampaikan Camat Sungai Ambawang, Satuki. Dirinya mewakili para penerima Program BSPS di daerahnya merasa sangat bersyukur warganya banyak menerima bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan Program BSPS adalah program pro rakyat yang benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Kami sangat terbantu karena Program BSPS ini menyasar langsung ke masyarakat. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar pegawai di Kementerian PUPR dan petugas yang mendampingi kami dalam melaksanakan Program BSPS dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rejekinya karena membantu banyak orang yang rumahnya tidak layak menjadi lebih layak huni,†harapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menerangkan, Kementerian PUPR pada tahun 2021 akan menyalurkan bantuan sebanyak 8.115 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah bantuan untuk Program BSPS tahun 2020 lalu sebesar Rp 17,5 juta dan tahun ini ditingkatkan menjadi Rp 20 juta yang dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan material bangunan dan upah tukang selama proses pembangunan berlangsung.
Meskipun dana Program BSPS Kementerian PUPR tidak terlalu besar yakni Rp 20 juta tapi kenyataan di lapangan masyarakat bisa membangun rumah yang layak huni secara swadaya dan bantuan dari sanak keluarga dan masyarakat sekitar. Program BSPS secara tidak langsung juga mengembalikan semangat gotong royong masyarakat untuk saling membantu membuat rumah yang layak huni.
“Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 162,3 Milyar untuk Program BSPS di Kalbar. Melalui Program BSPS kami ingin meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni sekaligus membuka lapangan pekerjaan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut,â€katanya. (rob)
