WarataPenaNews, Jakarta – Kebijakan pemerintah yang selalu mengutamakan guru dan tenaga kesehatan (nakes) dalam rekrutmen CPNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan kesepakatan kerja) step I, memunculkan kecemburuan di golongan honorer K2, terutama petugas damkar (pemadam kebakaran).
Saling mengabdi beberapa puluh tahun dan diperlukan tenaganya, tetapi cuma dua karier itu yang diutamakan.
“Tolong Pak Menteri, lihatlah nasib kami honorer K2 tehnis dari pemadam kebakaran. Kami tidak pernah tersentuh kebijakan pemerintah. Honor minim, pekerjaan penuh rintangan bahkan nyawa kadang taruhannya di lapangan,” kata Yosi Novalmi, honorer K2 dari Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, Kamis (7/11).
Sarjana Pendidikan yang jadi petugas Damkar belasan tahun ini mengutarakan, setiap kali ada kebijakan pemerintah selalu melukai hati mereka. Jadi petugas Damkar, bahaya yang mengadang besar sekali. Tidak imbang dengan gaji yang didapatkan. Sesaat status masih saja honorer.
Menurut Yosi, hampir semua anggota damkar di Kabupaten Kerinci statusnya honorer. Cuma 12 orang yang PNS termasuk kepala bidang dan seksi.
“Mereka di kantor dan jika yang bekerja di lapangan semua honorer. Minta jadi alasan pemerintah, karena rerata kami sudah berkeluarga. Bagaimana dengan pendidikan anak kami. Honor minim sekali, kami terpaksa bertahan karena sudah sudah terburu menyukai pekerjaan ini,” katanya.
Ia mengharap Menteri Pemanfaatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memperhatikan nasib honorer K2 di Damkar. Petugas Damkar kerja untuk negeri ini.
“Kami seperti dianaktirikan. Lebaran juga kami kerja. Nyawa kami pertaruhkan. Jika meninggal dalam pekerjaan, istri janda anak yatim tanpa ada pesangon dan animo,” tandasnya. (mus)
