WartaPenaNews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk melarang masyarakat tanpa terkecuali untuk mudik lebaran di masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Merespons kebijakan tersebut, Polri akan mendirikan ribuan pos pengamanan di beberapa lokasi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan, guna mendukung kebijakan tersebut, Polri akan menggeser operasi ketupat yang sedianya digelar H-7 lebaran. Kini operasi tersebut akan dimulai pada awal ramadhan.
“Kepolisian mendukung penuh keputusan pemerintah pada rapat terbatas dan rapat eselon l dengan kementerian. Dengan adanya kebijakan untuk tidak mudik, Polri akan melakukan Ops Ketupat pada hari pertama bulan ramadhan sampai dengan H+7 lebaran,” kata Argo, Rabu 22 April 2020.
Baca juga: Tujuh Tips Sehat Berkendara Saat Wabah Corona
Dalam operasi ini, Polri akan mendirikan 2.582 pos yang terbagi dalam tiga kategori yaitu pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Pos-pos ini nantinya akan berfungsi untuk melayani para pemudik agar mereka yang sudah terlanjur berangkat untuk kembali ke rumah.
“Polri dibantu TNI akan membuat 2.582 pos yang terbagi dalam 3 pos yaitu, pos pengamanan sebanyak 1.792 lokasi yang nanti dalam pos tersebut terdiri dari beberapa personel TNI-Polri untuk mencegah kejahatan, pos Pelayanan sebanyak 745 lokasi yang terdiri dari beberapa instansi terkait seperti dokter dan pos terpadu. Nantinya operasi ini akan dirincikan oleh Asops Kapolri. Metode yang digunakan adalah persuasif humanis dengan santun kepada setiap pengguna jalan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Argo memastikan meski larangan mudik ini akses tol dan arteri tidak ditutup. Sebab, sejumlah kendaran pembawa kebutuhan pokok dan alat medis tetap berjalan.
“Dalam kegiatan larangan mudik ini tidak akan ada penutupan jalan tol dan jalan arteri, artinya semua jalan akan tetap dapat dilewati. Namun, jika masyarakat tetap mudik maka akan dilakukan penindakan oleh anggota,” kata dia. (mus)
